KEPPRES Nomor 28 Tahun 2024 — Tim Perunding Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran)

Membentuk Tim Perunding Indo-Pacific Economic Framework for Prospeitg (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifi k untuk Kemakmuran), yang selanjutnya disebut dengan Tim Perunding IPEF.

Perundingan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperitg (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran) terdiri atas: a. pilar perdagangan; b. pilar rantai pasok; c. pilar ekonomi bersih; dan d. pilar ekonomi adil.

Tim Perunding IPEF sebagaimana dimaksud dalam Pasal mempunyai tugas: a. melaksanakan perundingan Indo-Pacifi.c Economic Framework for Prosperity (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran) berdasarkan kepentingan nasional; b. menganalisis substansi, proses, hasil, dampak, dan hal-hal terkait lainnya yang menjadi pembahasan dalam Indo-Pacific Economic Framework for Prosperitg (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran) terhadap kepentingan nasional; c. mempersiapkan dan merrrmuskan posisi dan strategi perrrndingan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran) berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi; dan d.melakukan... melakukan sosialisasi perkembangan dan d hasil perundingan Ind.o-Pacific Erconomic Frameutork for Prosperitg (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifrk untuk Kemakmuran).

Tim Perunding IPEF terdiri atas: a. Pengarah; b. Tim Perunding Teknis; dan c. Sekretariat.

Susunan keanggotaan Tim Perunding Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. Ketua I: Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Ketua II selaku: Direktur Jenderal Hukum dan Alternate Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri; c. Anggota: 1. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri; 3. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; 4. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan; 5. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Sekretaris 6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan; 7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian 8. ; Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian; 10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 11. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 12. Deputi Bidang Informasi dan Data, Komisi Pemberantasan Korupsi; 13. Sekretaris Jenderal, Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 14. Kepala Internasional, Bank Indonesia; dan 15. Kepala Internasional, Otoritas Jasa Keuangan.

Tim Perunding Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas: a. menJrusun posisi dan strategi perundingan berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi; b. melaksanakan rangkaian perundingan pada masing-masing pilar sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga; c. menJrusun laporan kepada Pengarah terkait substansi, proses, hasil, dampak, dan hal-hal terkait lainnya dalam rangkaian perundingan; d. dan menetapkan rencana kerja serta menyusun anggaran untuk pelaksanaan rangkaian perundingan pada masing-masing pilar; e. mempersiapkan implementasi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati; f. berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi perkembangan dan hasil perundingan; dan g. menetapkan langkah lain yang strategis dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan perundingan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perunding IPEF dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, pemerintah asing, pakar, dan pihak lain yang diperlukan.

Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka lL dan angka 12 serta Pasal 6 huruf c ang)<a 12 sampai dengan angka 15 dalam Tim Perunding IPEF tidak mengurangi wewenang serta independensi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Perunding IPEF menlrusun dan menyampaikan laporan kepada Presiden melalui paling sedikit I (satu) kali Pengarah dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Tim Perunding IPEF bersumber dari: a. Belanja masing-masing Anggaran Pendapatan dan Negara kementerian/ lembaga; dan/ atau b. sumber lain yang ketentuan peraturan sah sesuai dengan perundang-undangan.

Masa kerja Tim Perunding IPEF terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan selesainya rangkaian perundingan IPEF.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.