KEPPRES Nomor 28 Tahun 2018 — Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Wilayah Terdampak Lainnya

Satgas Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas: a. sinkronisasi atas perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah terdampak lainnya; b. mempercepat pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat terdampak bencana; c. mempercepat pelaksanaan pemulihan kembali kepada masyarakat terdampak bencana; dan d. melaksanakan langkah-langkah untuk mempercepat penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah terdampak lainnya.

Susunan keanggotaan Satgas Penanggulangan Bencana terdiri atas: Ketua: Wakil Presiden Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merangkap Anggota Wakil Ketua II merangkap Anggota: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ketua Pelaksana: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Harian merangkap Anggota Anggota 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Menteri ... 2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Sosial; 5. Menteri Kesehatan; 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Menteri Keuangan; 8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 10. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 12. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat; 13. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah; dan 14. Bupati/Walikota Wilayah Terdampak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Penanggulangan Bencana dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga, badan usaha, masyarakat, lembaga internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Satgas Penanggulangan Bencana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Penanggulangan Bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa kerja Satgas Penanggulangan Bencana berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Satgas Penanggulangan Bencana.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.