Koreksi Pasal 8

(1) Kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diberitahukan terlebih dahulu oleh Dewan Pimpinan Organisasi secara tertulis kepada Penguasa yang berwenang setempat, dengan ketentuan sebagai berikut : a. dalam hal kampanye Pemilihan Umum diselenggarakan oleh DPP Organisasi, surat pemberitahuan ditujukan kepada KAPOLRI, dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian setempat; b. dalam hal kampanye Pemilihan Umum diselenggarakan oleh DPD I Organisasi, surat pemberitahuan ditujukan kepada KAPOLDA/KAPOLWIL di Propinsi Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian setempat; c. dalam hal kampanye Pemilihan Umum diselenggarakan oleh DPD II Organisasi, surat pemberitahuan ditujukan kepada KAPOLWILTABES/KAPOLTABES/KAPOLRESTA atau KAPOLSEKTA; d. dalam hal di suatu wilayah Kecamatan belum ada Kepolisian Sektor/Kepolisian Sektor Kota, Camat/Kepala Wilayah Kecamatan adalah Penguasa yang berwenang setempat; (2) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tidak ada DPD II Organisasi, surat pemberitahuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh DPD I Organisasi. (3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) selamnbat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan kampanye Pemilihan Umum sudah diterima oleh Penguasa yang berwenang setempat. (4) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disebutkan tempat, waktu, bentuk, dan pimpinan/penanggung jawab pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum serta nama pembicara dalam rapat umum atau pertemuan umum;