KEPPRES Nomor 24 Tahun 2024 — Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah

Berlaku

Penetapan: 31 Juli 2024

KEPPRES Nomor 24 Tahun 2024 — Satuan Tugas Peng… | Pasal.id

KEPPRES Nomor 24 Tahun 2024 — Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah

Berlaku

Penetapan: 31 Juli 2024

Pasal 1

Dalam rangka pengawalan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional )ryII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dibentuk Satuan TUgas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Satuan T\rgas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan PEPARNAS )(\/II Tahun 2024.

Pasal 2

Satuan T\rgas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan PEPARNAS XVII Tahun 2024 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Satuan T\rgas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan )il/II Tahun 2024 dibentuk PEPARNAS bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional )OC Tahun2O24 di Provinsi Aceh dan Frovinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional Kru Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah yang sukses prestasi, administrasi, serta berdampak pada pengembangErn potensi ekonomi dan industri olahraga masyarakat lokal.

Pasal 4

(1) Satuan T\-rgas Pengawalan PON Penyelenggaraan )Oil Tahun 2024 dan PEPARNAS XVII Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. dan Pengarah; b. Pelaksana.

(2) dimaksud pada ayat (1) huruf Pelaksana sebagaim€Lna b terdiri atas: a. Pelaksana Bidang Pendampingan Penyelenggaraan; dan b. Pelaksana Bidang Pendampingan Tata Kelola.

Pasal 5

Pasal 6

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memiliki tugas: a. memberikan arahan kebijakan strategis kepada Pelaksana dalam rangka pengawalan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024; datrt b. memberikan arahan kepada Pelaksana guna mengoordinasikan dan menyinkronkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan dalam rangka pengawalan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024.

Pasal 7

Pelaksana Bidang Pendampingan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas: a.melaksanakan... a. melaksanakan kebdakan strategis dari Pengarah; b. mengambil langkah-langkah terkoordinasi yang diperlukan untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam rangka pengawalan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024; c. mengambil langkah-langkah terkoordinasi dan terintegrasi dalam menyelesaikan kendala atau hambatan yang timbul dalam rangka pengawalan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 dan Pekan Paralimpiade Nasional K/II Tahun 2024; dan d. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional )OC Tahun 2024 dan Pekan Paralimpiade Nasional K/II Tahun 2024.

Pasal 8

Pelaksana Bidang Pendampingan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sesuai dengan kewenangannya masing-masing bertugas: a. memberikan pendampingan hukum dalam pengawalan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 dan Pekan Paralimpiade Nasional K/II Tahun 2024; b. melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas penggunaan dana penyelenggaraarl Pekan Olahrega Nasional XX Tahun 2024 dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun2O24 melalui pemantauan, bimbingan, reviu, dan pembinaan; c. melaksanakan pendampingan dalam pengadaan barang/jasa pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 dan Pekan Paralimpiade Nasional )(\ru Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 dan Pekan Paralimpiade Nasional )(VII Tahun 2024.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Satuan T\rgas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan PEPARNAS KnI Tahun 2024 dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan T\rgas Pengawalan Penyelenggaraan )Oil Tahun 2024 dan PEPARNAS X/II PON Tahun 2024 dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat dimaksud pada ayat (1) sebagaimana secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi peningkatan prestasi olahraga pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Satuan T\.rgas Pengawalan Penyelenggaraan XXI Tahun 2024 dan PEPARNAS KftI PON Tahun 2024.

Pasal 11

Ketua Pelaksana Bidang Pendampingan Penyelenggaraan dan Ketua Pelaksana Bidang Pendampingan Tata Kelola melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengarah paling sedikit 2 (dua) kali setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

Ketua Pengarah melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Ttrgas Pengawalan Penyelenggaraan PON )Oil Tahun 2024 dan PEPARNAS )(\/II Tahun 2024 kepada Presiden paling sedikit 2 (dua) kali setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan T\rgas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 darr K/II Tahun 2024 dibebankan pada anggaran PEPARNAS pendapatan dan belanja negara masing-masing kementerian/lembaga danlatau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Satuan T\:gas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan PEPARNAS XVII Tahun 2024 melaksanakan tugasnya sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam KEPPRES Nomor 24 Tahun 2024 — Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah?

KEPPRES Nomor 24 Tahun 2024 — Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah adalah Keputusan Presiden yang mengatur tentang Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah.

Kapan KEPPRES Nomor 24 Tahun 2024 — Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah disahkan?

Apa status hukum KEPPRES Nomor 24 Tahun 2024 — Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah saat ini?

Siapa yang menetapkan KEPPRES Nomor 24 Tahun 2024 — Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah?

Pasal 1

Pasal 2

Satuan T\rgas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan PEPARNAS XVII Tahun 2024 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Pasal 4

(1) Satuan T\-rgas Pengawalan PON Penyelenggaraan )Oil Tahun 2024 dan PEPARNAS XVII Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. dan Pengarah; b. Pelaksana.

(2) dimaksud pada ayat (1) huruf Pelaksana sebagaim€Lna b terdiri atas: a. Pelaksana Bidang Pendampingan Penyelenggaraan; dan b. Pelaksana Bidang Pendampingan Tata Kelola.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan T\rgas Pengawalan Penyelenggaraan )Oil Tahun 2024 dan PEPARNAS X/II PON Tahun 2024 dibantu oleh sekretariat.

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Satuan T\:gas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan PEPARNAS XVII Tahun 2024 melaksanakan tugasnya sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

(1) Susunan keanggotaan Satuan T\rgas Pengawalan Penyelenggaraan PON )Oil Tahun 2024 dan PEPARNAS )(\/II Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut: 1. Pengarah Ketua: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Anggota i a. Menteri Pertahanan; b. Menteri Sekretaris Negara; c. Menteri Dalam Negeri; d. Menteri Keuangan; e. Menteri Kesehatan; f. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; g. Menteri Perhubungan; h. Menteri Komunikasi dan Informatika; i. Menteri Badan Usaha Milik Negara; j. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Ikeatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; k. Sekretaris Kabinet; l. Jaksa Agung; m. Panglima Tentara Nasional Indonesia; n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; o. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; p. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan q. Kebijakan Kepala Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. 2. Pelaksana a. Pelaksana Bidang Pendampingan Penyelenggaraan Ketua: Menteri dan Olahraga. Pemuda 2l Wakil Ketua: Wakil Menteri dan Pariwisata Ekonomi Ikeatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Ifteatif.

(3) Harian: Deputi Bidang Ketua Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

(4) Sekretaris... Deputi Bidang Sekretaris Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

(5) a) Deputi Bidang Koordinasi Anggota Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi O1ahraga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b) Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara; c) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; d) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; e) Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 0 Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; g) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan h) Direktur; Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Keseh atan; i) Direktur Jenderal Cipta Karlra, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; j) Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; k) Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur. 1)

(1) Ketua: Wakil Jaksa Agung. 2l Anggota: a) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Republik Indonesia; b) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Republik Indonesia; c) Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia; d) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan e) Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEPPRES Nomor 24 Tahun 2024 — Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah

KEPPRES Nomor 24 Tahun 2024 — Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya