KEPPRES Nomor 24 Tahun 2018 — Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Nasional P3DN.

Tim Nasional P3DN sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ketua Harian: Menteri Perindustrian Anggota: 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Pertanian; 4. Menteri Kesehatan; 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Menteri Perhubungan; 7. Menteri Perdagangan; 8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 10. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 11. Menteri ... 11. Menteri Komunikasi dan Informatika; 12. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 14. Jaksa Agung Republik Indonesia; 15. Sekretaris Kabinet; 16. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 17. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 18. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 19. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 20. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan 21. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia. : Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. Sekretaris

Tim Nasional P3DN sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 mempunyai tugas: a. melakukan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Nasional P3DN dapat melibatkan Asosiasi Industri dan Organisasi Profesi.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Nasional P3DN dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Tim Nasional P3DN.

Tim Nasional P3DN melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Nasional P3DN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.