Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

KEPPRES Nomor 21 Tahun 2016 — Penetapan Biaya P… | Pasal.id

Beranda
Keputusan Presiden
KEPPRES Nomor 21 Tahun 2016

KEPPRES Nomor 21 Tahun 2016 — Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M

Berlaku

Penetapan: 13 Mei 2016

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam KEPPRES Nomor 21 Tahun 2016 — Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M?

KEPPRES Nomor 21 Tahun 2016 — Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M adalah Keputusan Presiden yang mengatur tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M.

Kapan KEPPRES Nomor 21 Tahun 2016 — Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M disahkan?

KEPPRES Nomor 21 Tahun 2016 — Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M disahkan pada tahun 2016.

Apa status hukum KEPPRES Nomor 21 Tahun 2016 — Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M saat ini?

KEPPRES Nomor 21 Tahun 2016 — Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan KEPPRES Nomor 21 Tahun 2016 — Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M?

KEPPRES Nomor 21 Tahun 2016 — Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

Menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1437H12016M sebagai berikut: a. embarkasi. . t,',?Sf; nepuJ'T^E * - r, o a. embarkasi Aceh sebesar Rp31 .LL7 .461,0O; b. embarkasi Medan sebesar Rp31.672.827,OO; c. embarkasi Batam sebesar Rp32.113.606,00; d. embarkasi Padang sebesar Rp32.519.099,00; e. embarkasi Palembang sebesar Rp32.537 .7O2,OO; f. embarkasi Jakarta sebesar 127.046,00; Rp34. g. embarkasi Solo sebesar Rp34.841.414,OO; h. embarkasi Surabaya sebesar Rp34.94 l.414,OO; i. embarkasi Banjarmasin sebesar Rp37.583.508,00; j. embarkasi Balikpapan sebesar Rp37.583.508,O0; k. embarkasi Makassar sebesar Rp38.905.808,00; dan 1. embarkasi Lombok sebesar Rp37.728.961,00.

Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (liuing cost).

BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke rekening Menteri Agama pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa
Penetapan: Jakarta, 13 Mei 2016

Sumber

peraturan.bpk.go.id

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

Terakhir diperiksa: 23 Jun 2026

Presiden Republik Indonesia

Provenance & Sumber

Verifikasi: Belum Diverifikasi
Sumber Data: BPK
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat