Koreksi Pasal 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini, yang dimaksud dengan : 1. Organisasi adalah kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi pada : a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; b. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama; c. Pengadilan… c. Pengadilan Tinggi; d. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; e. Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi; f. Pengadilan Negeri; g. Pengadilan Tata Usaha Negara; h. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. 2. Administrasi meliputi kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip, dan dokumen pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. 3. Finansial… 3. Finansial adalah anggaran yang sedang berjalan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.