Koreksi Pasal 35

Kementerian Kesehatan 4. RPerpres tentang Pengangkatan Bidan Sebagai PTT 1. Kewajiban dan Hak Bidan PTT 2. Wewenang pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Bidan PTT 3. Pengembangan karir 4. Pembiayaan dan penggajian 5. Pembinaan dan pengawasan 6. Sanksi Kementerian Kesehatan 5. RPerpres tentang Pemberdayaan Bandar Udara untuk Kepentingan Pertahanan Negara Pendayagunaan bandar udara untuk kepentingan pertahanan meliputi : UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Kementerian Pertahanan www.bphn.go.id No Judul Materi Muatan Amanat UU/PP Pemrakarsa a. Pendayagunaan bandar udara dalam keadaan damai b. Pendayagunaan bandar udara dalam keadaan bahaya c. Pendayagunaan bandar udara dalam keadaan perang Pasal 257 Ayat (2) 6. RPerpres Tentang Pemakaman Di TMP dan Hak-Hak Tertentu Bagi Veteran RI 1. Penyelenggaraan pemakaman di Taman Makam Pahlawan meliputi : jenis TMP, hak pemakaman, pengajuan pemakaman, tata cara dan pembiayaan 2. Hak-Hak tertentu bagi Veteran UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI Pasal 12 Ayat (1) huruf c dan huruf d, Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 15 Kementerian Pertahanan 7. RPerpres tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil 1. Kriteria Komunitas Adat Terpencil 2. Pelaksanaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil 3. Peran masyarakat PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 23 Ayat (3) Kementerian Sosial 8. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan 1. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara 2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Wilayah Tata Ruang Nasional Pasal 123 Ayat (4), Lampiran X Nomor 44 Kementerian Pekerjaan Umum www.bphn.go.id No Judul Materi Muatan Amanat UU/PP Pemrakarsa 3. Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara 4. Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara 5. Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara 6. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara 7. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara 8. Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara 9. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara 2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara 3. Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara 4. Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara 5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara 6. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Wilayah Tata Ruang Nasional Pasal 123 Ayat (4), Lampiran X Nomor 39 Kementerian Pekerjaan Umum www.bphn.go.id No Judul Materi Muatan Amanat UU/PP Pemrakarsa 7. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di kawasan Perbatasan Negara 10. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Kawasan Perbatasan Negara di Maluku 1. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara 2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara 3. Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara 4. Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara 5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara 6. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara 7. Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Wilayah Tata Ruang Nasional Pasal 123 Ayat (4), Lampiran X Nomor 65 Kementerian Pekerjaan Umum www.bphn.go.id No Judul Materi Muatan Amanat UU/PP Pemrakarsa 11. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat 1. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara 2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara 3. Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara 4. Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara 5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara 6. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara 7. Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Wilayah Tata Ruang Nasional Pasal 123 Ayat (4), Lampiran X Nomor 66 Kementerian Pekerjaan Umum 12. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua 1. Peran dan fungsi rencana tata ruang, serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara yang direncanakan 2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Wilayah Tata Ruang Nasional Pasal 123 Ayat (4), Lampiran X Nomor 74 Kementerian Pekerjaan Umum www.bphn.go.id No Judul Materi Muatan Amanat UU/PP Pemrakarsa 3. Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang 4. Arahan pemanfaatan ruang 5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara 7. Peran masyarakat 13. RPerpres tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1. Pelaksanaan sertifikasi 2. Syarat peserta ujian sertifikasi 3. Tunjangan sertifikasi kepada bendahara 4. Penyelenggara sertifikasi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan Kementerian Keuangan 14. RPerpres tentang Sistem Akuntansi Keuangan Instansi Pemerintah 1. Penyelenggaraan SAKIP 2. Penyusunan Rencana Strategis 3. Penyusunan Perjanjian Kinerja 4. Pengukuran Kinerja oleh setiap entitas Akuntabilitas Kinerja 5. Pengelolaan Data Kinerja 6. Pelaporan Kinerja 7. Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Kementerian Keuangan www.bphn.go.id No Judul Materi Muatan Amanat UU/PP Pemrakarsa 15. RPerpres tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi LAPAN 1. Kedudukan, tugas, fungsi dan Kewenangan 2. Organisasi, Susunan Organisasi, Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Deputi Bidang Sains dan Pengkajian Kedirgantaraan, Deputi Bidang Teknologi Roket, Deputi Bidang Teknologi Satelit dan Penerbangan, Unsur Pengawas, Unsur Pendukung dan Unit Pelaksana Teknis, Jabatan Fungsional 3. Tata kerja 4. Eselon, pengangkatan dan pemberhentian 5. Pendanaan 6. Ketentuan lain-lain, peralihan dan penutup UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Pasal 38 Ayat (4) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 16. RPerpres tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 1. Penyelenggaraan Keantariksaan Nasional 2. Visi dan Misi Penyelenggaraan Keantariksaan 3. Tujuan dan sasaran Penyelenggaraan Keantariksaan 4. Kebijakan Penyelenggaraan Keantariksaan 5. Strategi Penyelenggaraan Keantariksaan UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Pasal 40 Ayat (5) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional www.bphn.go.id No Judul Materi Muatan Amanat UU/PP Pemrakarsa 6. Peta rencana strategis jangka pendek, menegah dan panjang Penyelenggaraan Keantariksaan 7. Rencana pendanaan dan implementasi Rencana Induk Keantariksaan Nasional 8. Pengawasan dan pengendalian 9. Ketentuan penutup 17. RPerpres tentang Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus 1. Organisasi Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari TKPP (Tim Koordinasi Pembangunan Pusat), TKPDP (Tim Koordinasi Pembangunan Daerah Provinsi) dan TKPDK (Tim Koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota) 2. Tata Cara Pemantuan Teknis Pelaksanaan DAK 3. Review laporan 4. Kunjungan lapangan DAK 5. Evaluasi pemanfaatan DAK 6. Forum Koordinasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah