KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1981 tentang KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

KEPPRES Nomor 20 Tahun 1981

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PELAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Team wajib membuat laporan secara berkala dan sewaktu-waktu tentang hasil-hasil kegiatannya serta saran-saran penyelesaian atau penanggulangan masalah-masalah yang ditemukan (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri atau Ketua/Kepala lembaga yang bersangkutan dengan tembusan kepada a. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup sepanjang mengenai bidang pelaksanaan pembangunan ; b. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sepanjang mengenai bidang penertiban aparatur; c. Menteri Dalam Negeri. (3) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 10

(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas pelaksanaan dan atau penyelesaian masalah-masalah yang di Laporkan oleh Team sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan petunjuk Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan atau Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara setelah berkonsultasi dengan Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan, (2) Tindak lanjut atas Laporan tersebut dilaporkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada : a. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup sepanjang menyangkut bidang pelaksanaan pembangunan; b. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sepanjang menyangkut bidang penertiban aparatur. (3) Laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri atau Kepala/Ketua Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah dilaporkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada ; a. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup sepanjang menyangkut bidang pelaksanaan pembangunan yaitu pelaksanaan proyek-proyek dan atau program-program pembangunan ; b. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sepanjang menyangkut bidang penertiban aparatur. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri atau Ketua/ Kepala Lembaga yang bersangkutan serta Menteri Dalam Negeri.