Koreksi Pasal 11

(1) Untuk mengisi lowongan Anggota Tambahan MPR Utusan Organisasi yang berhenti antar waktu, diatur sebagai berikut : a. calon pengganti Anggota Tambahan MPR Utusan Organisasi, diajukan oleh DPP Organisasi yang bersangkutan kepada PRESIDEN melalui Pimpinan MPR; b. calon pengganti sebagaimana dimakasud dalam huruf a, diambil dari nama yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Untuk Pemilihan Anggota DPR; c. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b diajukan secara tertulis dengan surat pengajuan calon pengganti Anggota Tambahan MPR Utusan Organisasi; d. surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilampiri dengan surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan ayat (3) huruf a jo. Pasal 7. (2) Surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Organisasi yang bersangkutan dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap. (3) Setiap rangkap dari surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimasukkan dalam sampul tersendiri dan nama calon pengganti ditulis dengan jelas menurut kelaziman sehari-hari. (4) Sampul yang berisi surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan oleh DPP Organisasi, dengan ketentuan sebagai berikut : a.1 (satu) rangkap disampaikan kepada PRESIDEN melalui Pimpinan MPR; b.1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pimpinan MPR; c.1 (satu) rangkap disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk bahan penelitian dan pemeriksaan dan PANLITPUS.