KEPPRES Nomor 19 Tahun 2025 — Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional

Berlaku

Penetapan: 5 Agustus 2025

KEPPRES Nomor 19 Tahun 2025 — Tim Koordinasi Pe… | Pasal.id

KEPPRES Nomor 19 Tahun 2025 — Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional

Berlaku

Penetapan: 5 Agustus 2025

Pasal 1

Dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.

Pasal 2

Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Tim Koordinasi memiliki tugas melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Koordinasi menyelenggarakan fungsi: a. sinkronisasi dan koordinasi penyusunan kebijakan percepatan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; b. sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; d.fasilitasi... d. fasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; dan e. penyampaian rekomendasi kepada Presiden untuk menetapkan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional sebagai proyek strategis nasional bidang pangan, energi, dan air dan kawasan ekonomi khusus bidang pangan, energi, dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Tim Koordinasi menetapkan wilayah Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

(2) Tim Koordinasi melakukan rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk mengevaluasi perkembangan serta penyelesaian masalah terkait pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

(3) Tim Koordinasi memberikan rekomendasi kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Pasal 6

Tim Koordinasi terdiri atas: a. Ketua; b. Walil Ketua; c. Sekretaris; d. dan Anggota; e. Sekretariat.

Pasal 7

Susunan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas: a. Ketua: Menteri Koordinator Bidang Pangan; b. Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; dan c. Sekretaris: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan;

Pasal 8

(1) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas: a. Menteri Pertanian; b. Menteri Kelautan dan Perikanan; c. Menteri Energi dan Sumber Mineral; Daya d. Menteri Pekerjaan Umum; e. Menteri Keuangan; f. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; g. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; h. Menteri Badan Milik Usaha Negara; i. Menteri Agraria dan Tata Kepala Badan Ruang/ Pertanahan Nasional; j. Menteri Kehutanan; k. Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; l. Menteri Pertahanan; m. MenteriPerindustrian; n. MenteriPerhubungan; o. Menteri Komunikasi dan Digital; p. MenteriTlansmigrasi; q. Menteri Dalam Negeri; r. Jaksa Agung; s. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; t. Badan Pelalsana Badan Investasi Kepala Pengelola Daya Anagata Nusantara; u. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; v. Gubernur terkait; dan w. Bupati/Wali terkait. Kota

Pasal 9

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, dibentuk sekretariat yang memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

(3) Sekretariat dimaksud pada ayat sebagaimana (1) dipimpin oleh kepala sekretariat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat membentuk kelompok kerja.

Pasal 11

Struktur, tata kerja, dan keanggotaan kelompok kerja dan sekretariat Tim Koordinasi ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 12

Tim Koordinasi melaporkan pelalsanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Tim Koordinasi secara berkala dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-walrtu jika diperlukan.

Pasal 13

Tim Koordinasi memublikasikan laporan terkait pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional secara transparan melalui dashboard di$lal publik.

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya REPUBLIK INDONESIA strasi Hukum, sil Djaman

Pasal 1

Pasal 2

Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Tim Koordinasi memiliki tugas melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Pasal 4

Pasal 5

(1) Tim Koordinasi menetapkan wilayah Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Pasal 6

Tim Koordinasi terdiri atas: a. Ketua; b. Walil Ketua; c. Sekretaris; d. dan Anggota; e. Sekretariat.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, dibentuk sekretariat yang memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

(3) Sekretariat dimaksud pada ayat sebagaimana (1) dipimpin oleh kepala sekretariat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat membentuk kelompok kerja.

Pasal 11

Struktur, tata kerja, dan keanggotaan kelompok kerja dan sekretariat Tim Koordinasi ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 12

Tim Koordinasi melaporkan pelalsanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Tim Koordinasi secara berkala dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-walrtu jika diperlukan.

Pasal 13

Tim Koordinasi memublikasikan laporan terkait pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional secara transparan melalui dashboard di$lal publik.

KEPPRES Nomor 19 Tahun 2025 — Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional

KEPPRES Nomor 19 Tahun 2025 — Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya