KEPPRES Nomor 17 Tahun 2024 — Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Diubah

Penetapan: 22 April 2024

KEPPRES Nomor 17 Tahun 2024 — Tim Nasional Pers… | Pasal.id

KEPPRES Nomor 17 Tahun 2024 — Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Diubah

Penetapan: 22 April 2024

Pasal 1

Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Eanomic Co-operation and Deuelopmentl, yang selanjutnya disebut Tim Nasional OECD. Pasa12...

Pasal 2

Tim Nasional OECD mempunyai tugas: a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD yang sejalan dengan kepentingan nasional dengan tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif; mengoordinasikan, merundingkan, dan b menggalang dukungan untuk persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia terhadap Konvensi OECD dan instrumen hukum internasional OECD terkait lainnya dalam rangka memenuhi syarat keanggotaan pada OECD; mengidentifikasi, mengategorisasikan urutan prioritas, c serta menyiapkan rekomendasi penyesuaian standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai bagian dari persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan d merumuskan dan melaksanakan strategi pelaksanaan komunikasi publik dan diseminasi informasi terkait persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Pasal 3

Tim Nasional OECD terdiri atas: a. Pengarah; b. Pelaksana; dan c. Sekretariat.

Pasal 4

Diubah oleh KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025

(1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. Ketua Presiden Republik Indonesia b. Anggota. . b. 1. Menteri Koordinator Bidang Anggota Kemaritiman dan Investasi; 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan 3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

(2) Pengarah dimaksud pada ayat (1) sebagaimana bertugas memberikan arahan kepada Pelaksana dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Pasal 5

(1) Susunan Pelaksana dimaksud dalam sebagaimana Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian b. Wakil Ketua 1. Menteri Keuangan; dan 2. Menteri Luar Negeri c. Penanggung Jawab Bidang.

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan langkah persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; b. merumuskan langkah-langkah strategis untuk implementasi peta jalan aksesi (acession roadmapl yang ditetapkan oleh OECD dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; c. menyampaikan. c. menyampaikan laporan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD kepada Pengarah setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan; d. menyusun dan menetapkan rencana kerja serta anggaran persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan e. menetapkan langkah strategis lain yang dianggap perlu untuk mendukung persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Pasal 6

(1) Jawab Bidang dimaksud Penanggung sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diketuai oleh pimpinan kementerian/lembaga.

(2) Struktur, keanggotaan, tugas, dan tata kerja Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.

Pasal 7

Diubah oleh KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional OECD didukung oleh Sekretariat.

(2) Susunan dan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Ketua Sekretaris Kementerian a. Koordinator Bidang Perekonomian Wakil Ketua 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja b. Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kepala... 2. Badan Kebijakan Fiskal, Kepala Kementerian Keuangan; dan 3. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.

Pasal 8

Tim Nasional OECD dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, pemerintah asing, pakar, dan pihak lain yang diperlukan.

Pasal 9

(1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat membentuk tim kerja.

(2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Nasional OECD.

Pasal 10

Tim Nasional OECD melaksanakan tugas terhitung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan diterimanya Indonesia secara resmi menjadi anggota OECD.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Nasional OECD bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian / lemb aga; dan I atau b. sumber pembiayaan lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Nasional OECD ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam KEPPRES Nomor 17 Tahun 2024 — Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)?

KEPPRES Nomor 17 Tahun 2024 — Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) adalah Keputusan Presiden yang mengatur tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Kapan KEPPRES Nomor 17 Tahun 2024 — Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) disahkan?

Apakah KEPPRES Nomor 17 Tahun 2024 — Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) pernah diubah atau dicabut?

Ya. KEPPRES Nomor 17 Tahun 2024 — Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) telah diubah oleh: Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Apa status hukum KEPPRES Nomor 17 Tahun 2024 — Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) saat ini?

Siapa yang menetapkan KEPPRES Nomor 17 Tahun 2024 — Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)?

Pasal 1

Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Eanomic Co-operation and Deuelopmentl, yang selanjutnya disebut Tim Nasional OECD. Pasa12...

Pasal 2

Pasal 3

Tim Nasional OECD terdiri atas: a. Pengarah; b. Pelaksana; dan c. Sekretariat.

Pasal 4

Diubah oleh KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025

(2) Pengarah dimaksud pada ayat (1) sebagaimana bertugas memberikan arahan kepada Pelaksana dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Pasal 5

Pasal 6

(1) Jawab Bidang dimaksud Penanggung sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diketuai oleh pimpinan kementerian/lembaga.

Pasal 7

Diubah oleh KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional OECD didukung oleh Sekretariat.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat membentuk tim kerja.

(2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Nasional OECD.

Pasal 10

Tim Nasional OECD melaksanakan tugas terhitung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan diterimanya Indonesia secara resmi menjadi anggota OECD.

Pasal 11

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Nasional OECD ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPPRES Nomor 17 Tahun 2024 — Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)

KEPPRES Nomor 17 Tahun 2024 — Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya