KEPPRES Nomor 17 Tahun 2016 — Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

Berlaku

Penetapan: 26 April 2016

KEPPRES Nomor 17 Tahun 2016 — Pembentukan Penga… | Pasal.id

KEPPRES Nomor 17 Tahun 2016 — Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

Berlaku

Penetapan: 26 April 2016

Pasal 1

(1) Membentuk Pengadi1an Tata Usaha Negara Pangka1 Pinang berkedudukan di Pangka1 Pinang.

(2) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Goronta1o berkedudukan di Goronta1o.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangka1 Pinang me1iputi wi1ayah Kabupaten dan Kota yang terdapat da1am wilayah Provinsi Kepu1auan Bangka Belitung.

(2) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Gorontalo. Pasal ... :. I·' .' " of'\~

(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

(2) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

Pasal 4

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang.

Pasal 5

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Pasal o

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas, wewenang, serta fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.

Pasal 8

Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan orgamsasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal ...

KEPPRES Nomor 17 Tahun 2016 — Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

KEPPRES Nomor 17 Tahun 2016 — Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya