Koreksi Pasal 40

(1) Berdasarkan DIP atau dokumen lain yang disamakan yang telah disahkan disusun Petunjuk Operasional (PO) oleh: a. pejabat eselon I/pejabat lain yang diberi kuasa pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/instansi yang membawahkan proyek untuk proyek yang dibahas di pusat; b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk proyek yang dibahas di daerah. (2) Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen menyampaikan PO proyek-proyek yang dibahas di pusat kepada pemimpin proyek yang bersangkutan. (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau pejabat setingkat menyampaikan PO proyek-proyek yang dibahas di daerah kepada pemimpin proyek yang bersangkutan.