KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1977 tentang TUNJANGAN JABATAN HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN UMUM

KEPPRES Nomor 17 Tahun 1977

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum diberikan tunjangan jabatan hakim tiap bulan. (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah : a. bagi Ketua Mahkamah Agung Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebulan. b. bagi Wakil Ketua Mahkamah Agung Rp 90,000, -(sembilan puluh ribu rupiah) sebulan. c. bagi Ketua Muda Mahkamah Agung Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebulan. d. bagi Hakim Anggota Mahhamah Agung Rp.80. 000, -(delapan puluh ribu rupiah) sebulan. e. bagi Hakim pada Peradilan Umum yang digaji menurut Golongan IV Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebulan. f. bagi Hakim pada Peradilan Umum yang digaji menurut Golongan III Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebulan. g. bagi Hakirn pada Peradilan Umum yang digaji menurut Golongan II Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang diangkat menjadi Hakim pada Mahkamah Agung dl Peradilan Umum diberikan tunjangan jabatan hakim menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Pasal 3

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Hakim karena diangkat dalam jabatan yang bersifat administratif atau jabatan lain, tidak berhak menerima tunjangan jabatan hakim tersebut dalam pasal 1.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan tehnis pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing .

Pasal 5

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 1977. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Maret 1977. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. S O E H A R T O