Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap oroang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1999 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ALIRAHMAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 219
PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF BRUNEI DARUSSALAM, THE REPUBLIC OF INDONESIA, MALAYSIA, THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, THE REPUBLIC OF SINGAPORE, AND THE KINGDOM OF THAILAND FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS The Governments of Brunei Darussalam, the Republic of INDONESIA, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Vietnam;
REFERRING to Article XII of the Agreement among the Governments of Brunei Darussalam, the Republic of INDONESIA, Malaysia, the Republic of the Philippenes, the Republic of Singapore, and the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investments signed on 15 Desember 1987 in Manila, hereinafter referred to as "the Agreement";
RECALLING the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed in Singapore on 28 January 1992 which acknowledged the importance of sustaining economic growth and development in all Member States through joint efforts in liberalising trade and promoting intra ASEAN trade and investment flows;
MINDFUL of the agreement to establish an ASEAN Free Trade Area (AFTA) with the aim to encourage greater investment flows into the region;
BEARING IN MIND the decision of the fith ASEAN Summit held on 15 December 1995 and the subsequent work within ASEAN to establish an ASEAN Investment Area (AIA) in order to enhance the area's attractiveness and competitiveness for promoting direct investment, as well as to implement, among other investment measures, an ASEAN Plan of Action on Cooperation and Promotion of Foreign Direct Investment and intra-ASEAN Investment;
NOTING that the Government of the Socialist Republic of Vietnam had become a member of ASEAN on 28 July 1995 and had agreed to subscribe or accede, as the case may be, to all Declarations, Treaties and Agreements in ASEAN, and that the Socialist Republic of Vietnam had, on 16 August 1996, acceded to the Agreement by depositing its instrument of accession with the Secretary-General of ASEAN and thereby became a party to the Agreement.
RECOGNISING the need to update the Agreement to reflect the rapid development in the global investment environment and the commitment which Member Countries had offered under the various international and regional investment agreements; and ACKNOWLEDGING the importance of investmentt as a source of finance for sustaining the pace of economic, industrial and technological development of the region;
HAVE AGREED AS FOLLOWS;
ARTCLE 1 The title of the Agreement shall be amended to read as the ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of investments." ARTICLE 2 The following shall be inserted affter Article III as a new Article III A to the Agreement.
"Simplification of Investment Procedures and Approval Process;
Each Contracting Parly shall endeavour to simplify and streamline its investment procedures and approval process to facilitate investment flows."
ARTICLE 3 The following shall be inserted after the new Article III-A as a new Article III-B to the Agreement;
"Transparency and Predictability Each Contracting Party shall ensure the provision of up-to-date information on all laws and regulations pertaining to foreign investment in its territory and shall take appropriate measures to ensure that such information be made as transparent, timely and publicly accessible as possible." ARTICLE 4 Article IX of the Agreement shall be substituted with the following:
"Dispute Between the Contracting Parties The provisions of the ASEAN Dispute Settlement Mechanism shall apply to the settlement of disputes under the Agreement." ARTICLE 5 Article X of the Agreement shall be renamed as "Dispute Between Contracting Parties and investors of Other Contracting Parties".
ARTICLE 6 The following shall be inserted after Article XI as a new Article XI-A to the Agreement:
"Accession of New Members New Members of ASEAN shall accede to the Agreement by depositing their instruments of accession with the Secretory-General of ASEAN.
For new Members of ASEAN who accede to the Agreement it shall enter into force on the date of the deposit of the instrument of accession." ARTICLE 7 This Protocol shall enter into force on the date of deposit of the instruments of ratification or acceptance by all signatory governments with the Secretary-General of ASEAN.
This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member Country.
IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the Protocol to Amend the Agreement among the Governments of Brunei Darussalam, the Republic of INDONESIA, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, and the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of investments.
DONE at Jakarta, this 12th day of September 1996 in a single copy in the English Language.
For the Government of Brunei Darussalam:
ttd.
ABDUL RAHMAN TAIB Minister of Industry and Primary Resources
For the Government of the Republic of INDONESIA;
ttd.
HARTARTO SASTROSOENARTO Coordinating Minister for Production and Distribution For the Government of Malaysia;
ttd.
RAFIDAH AZIZ Minister of International Trade and Industry For the Government of the Republic of the Philippines:
ttd.
CESAR B. BAUTISTA Secretary of Trade and Industry For the Government of the Republic of Singapore:
ttd.
YEO CHEOW TONG Minister for Trade and Industry
For the Government of the Kingdom of Thailand ttd.
AMNUAY VIRAVAN Deputy of Prime Minister and Foreign Affair Minister For the Government of the Socialist Republic of Vietnam ttd.
LE VAN TRIET Minister of Trade
PROTOKOL PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH-PEMERINTAH BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK FILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA, DAN KERAJAAN THAILAND UNTUK PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN INVESTASI Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Republik INDONESIA, Malaysia, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosial Vietnam;
MERUJUK PADA Pasal XII dari Perjanjian antara Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Republik INDONESIA, Malaysia, Republik Filipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand untuk Promosi dan Perlindungan investasi yang ditandatangani pada 15 Desember 1997 di Manila yang selanjutnya dirujuk sebagai "Perjanjian".
Mengingat KEMBALI Kerangka Perjanjian tentang Kerjasama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani di Singapura pada 28 Januari 1992 yang memberitahukan pentingnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di semua negara anggota melalui upaya-upaya bersama di dalam meliberalisasikan perdagangan dan meningkatkan aliran perdagangan dan investasi intra-ASEAN.
MENYADARI adanya perjanjian untuk MENETAPKAN suatu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dengan maksud untuk mendorong aliran investasi yang lebih besar ke dalam kawasan.
MENYIKAPI keputusan dari Pertemuan Puncak ASEAN Ke-5 yang diadakan pada 15 Desember 1999 dan pekerjaan berikutnya di dalam ASEAN untuk MENETAPKAN suatu Kawasan Investasi ASEAN (AIA) untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing kawasan untuk meningkatkan investasi langsung, dan untuk melaksanakan, antara lain kebijaksanaan investasi, sebuah Rencana Aksi ASEAN tentang Kerjasama dan Promosi investasi, langsung asing dan investasi intra-ASEAN.
MENCATAT bahwa Pemerintah Republik Sosialis Vietnam telah menjadi anggota ASEAN pada 28 Juli 1995 dan telah setuju untuk menyepakati atau menyetujui semua
Deklarasi, Traktat dan Perjanjian-perjanjian di ASEAN, dan bahwa Republik Sosialis Vietnam telah, pada 16 Agustus 1996, menyetujui terhadap perjanjian dengan menyerahkan instrumen penambahan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dan oleh karenanya menjadi peserta dari perjanjian;
MENGAKUI keperluan untuk memperbaharui perjanjian agar mencerminkan perkembangan yang cepat di lingkungan investasi global dan komitmen dimana Negara-negara Anggota telah tawarkan di dalam berbagai perjanjian investasi internasional dan regional; dan MENGETAHUI pentingnya investasi sebagai sebuah sumber keuangan bagi keberlanjutan kecepatan pembangunan ekonomi, industri dan teknologi dari wilayah.
TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT PASAL 1 Judul Perjanjian perlu diubah sehingga dibaca sebagai "Perjanjian ASEAN untuk Peningkatan dan Perlindugnan Investasi".
PASAL 2 Berikut ini seharusnya disisipkan setelah pasal III sebagai sebuah pasal III-A baru dari Perjanjian:
"Penyederhanaan Prosedur Investasi dan Proses persetujuan Masing-masing pihak harus berusaha menyederhanakan dan merampingkan prosedur-prosedur investasi dan proses persetujuannya untuk memfasilitasi aliran investasi".
PASAL 3 Berikut ini seharusnya disisipkan setelah pasal III-A yang baru sebagai Pasal III-B dari Perjanjian.
"Transparan dan Dapat Diprediksi Masing-masing pihak harus menjamin pemberian informasi mutakhir tentang semua UNDANG-UNDANG dan peraturan yang berkaitan dengan investasi asing di wilayahnya dan harus mengambil tindakan yang layak untuk menjamin bahwa informasi demikian di buat se-transparan, tepat waktu dan dapat di akses oleh publik-mungkin." PASAL 4 Pasal IX dari Perjanjian seharusnya di ganti dengan berikut ini:
"Perselisihan Antara Pihak-pihak yang Terlibat Ketentuan-ketentuan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan ASEAN harus berlaku pada penyelesaian perselisihan di bawah Perjanjian" PASAL 5 Pasal X dari Perjanjian seharusnya diberi nama sebagai "Perselisihan Antara Pihak-pihak dan Investor-investor dari Pihak-pihak lain." PASAL 6 Berikut ini seharusnya disisipkan setelah Pasal XI sebagai sebuah Pasal XI-A baru dari Perjanjian:
"Penambahan Anggota-anggota Baru Anggota-anggota baru ASEAN harus menyetujui Perjanjian dengan menyerahkan instrumen-instrumen penambahan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
Untuk anggota-anggota baru ASEAN yang menyetujui Perjanjian, hal itu berlaku pada tanggal penyerahan instrumen penambahan tersebut." PASAL 7 Protokol ini berlaku pada tanggal penyerahan instrumen-instrumen ratifikasi atau penerimaan oleh semua pemerintah-pemerintah penandatangan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
Protokol ini harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang akan segera memberikan sebuah salinan yang telah di sertifikasi kepada setiap negara anggota.
DENGAN DISAKSIKAN OLEH, penandatangan di bawah ini yang telah diberikan otoritas oleh negaranya masing-masing, telah menandatangani Protokol Tambahan Terhadap Perjanjian antara Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Republik INDONESIA, Malaysia. Republik Filipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand.
ILAKUKAN DI JAKARTA, pada tanggal 12 September 1996 dalam suatu rekaman tanggal dalam bahasa Inggris.
Pemerintah Brunei Darussalam:
ttd.
ABDUL RAHMAT TAIB Menteri Perindustrian dan Sumber-sumber Primer:
Pemerintah Republik INDONESIA ttd.
HARTARTO SASTROSOENARTO Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi Pemerintah Malaysia ttd.
RAFIDAH AZIZ Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Pemerintah Republik Filipina ttd.
CESAR B. BAUTISTA Sekretaris Perdagangan dan Industri Pemerintah Republik Singapura ttd.
YEO CHEOW TONG Menteri Perdagangan dan Industri
Pemerintah kerajaan Thailand ttd.
AMNUAY VIRAVAN Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pemerintah Republik Sosialis Vietnam.
ttd.
LE VAN TRIET Menteri Perdagangan