Koreksi Pasal 23

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan : a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya; c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya; e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya; f. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya; g. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan inter-nasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya; h. penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya; i. pengaturan ekspor impor; j. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya; k. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya; l. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya; m. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya; n. penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan, dan moral; o. penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan; p. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1) pengaturan persaingan usaha, penetapan standar pen-daftaran perusahaan, lalu lintas barang dan jasa dalam negeri, serta kawasan berikat, fasilitasi pengembangan wilayah perdagangan serta pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidangnya; 2) penetapan kebijakan pelancaran, pembinaan dan pengembangan, serta pengawasan perdagangan ber-jangka komoditi; 3) penetapan pedoman perlindungan konsumen, pedoman pengembangan sistem pergudangan, pedoman peng-gunaan produksi dalam negeri, serta pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidangnya 4) pelancaran dan koordinasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok, penetapan pedoman pengaturan lembaga per- dagangan, sarana dagang dan keagenan, serta peng-kajian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidangnya; 5) pengelolaan kemetrologian dan pengkajian untuk men- dukung perumusan kebijakan di bidangnya; 6) penetapan kebijakan dan koordinasi pengembangan ekspor.