Koreksi Pasal 11

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Departemen Pertahanan mempunyai kewenangan : a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; b. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; c. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya; d. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan inter-nasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya; e. penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidang-nya; f. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya; g. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-laku, seperti standardisasi sumber daya pertahanan.