KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2014TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSISULAWESI UTARA

KEPPRES Nomor 16 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 34 Tahun 2Ol4 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: MENETAPKAN

Pasal 1

c, d

Pasal 1

MENETAPKAN Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Ketua : Gubernur Sulawesi Utara; b. Wakil Ketua I Walikota Bitung; Wakil Ketua II Bupati Minahasa Utara; Anggota Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara; Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara; Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara; Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Minahasa Utara; 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kepala 9 Kepala Dinas Modal dan Terpadu Satu Bitung. Penanaman Pelayanan Pintu Kota 2 Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Dalam rangka efektivitas koordinasi dengan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus secara ex-oJficio merupakan anggota Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal II

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2O20 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Bidang Hukum dan -undangan, -1' IU** ilvanna Djaman