KEPPRES Nomor 16 Tahun 2015 — Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua

Membentuk Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Ketua Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Anggota 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Dalam Negeri 4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Menteri Badan Usaha Milik Negara 7. Menteri Perindustrian 8. Menteri Perdagangan 9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 10. Jaksa Agung 11. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 12. Gubernur Papua 13. Gubernur Papua Barat 14. Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi, Kantor Staf Presiden 1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sekretaris: 2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertugas untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua dalam rangka pembangunan ekonomi Papua.

Evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan mempertimbangkan: a. sinergi kebijakan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi Papua berbasis sumber daya alam; b. kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Papua; c. peningkatan penerimaan negara; d. langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam rangka melakukan pengolahan dan pemurnian mineral terhadap hasil pertambangan mineral di Papua.

Tim dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk Sekretariat, yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim: a. melibatkan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, badan usaha dan pihak lain, yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan Tugas Tim; dan b. dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

Hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini, dapat dijadikan model bagi pengelolaan sumber daya alam lainnya.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Tim bertugas sejak tanggal Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.