KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1981 tentang PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1980

KEPPRES Nomor 16 Tahun 1981

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Menambah ketentuan pasal 10 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut Staf Sekretaris Negara terdiri dari ; 1. Sekretaris Sekretaris Negara ; 2. Beberapa orang Asisten Sekretaris Negara ; 3. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 5(lima) orang.

Pasal 2

Pada Bab VII sesudah pasal 12 disisipkan ketentuan baru yang dijadikan pasal 12 A, yang terdiri dari 2(dua) ayat sebagai berikut : Pasal 12 A (1). Staf Ahli bertugas membantu Sekretaris Negara, dengan memberikan pemikiran-pemikiran atau nasehat-nasehat teknis mengenai masalah-masalah tertentu yang diperlukan oleh Sekretaris Negara ; (2). Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasi oleh Sekretaris Sekretaris Negara.

Pasal 3

Menambah ketentuan pasal 13 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : Apabila Sekretaris Negara di samping Jabatannya menjabat sebagai Menteri Negara, maka Sekretaris Sekretaris Negara, para Asisten Sekretaris Negara, dan Staf Ahli Sekretaris Negara menjadi Sekretaris, Asistenasisten dan Staf Ahli Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 4

Menambah ketentuan pasal 16 ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut : (4). Sekretaris, Asisten Menteri/Sekretaris Negara merupakan Jabatan Eselon I B dan setinggi-tingginya I A. Staf Ahli Menteri/Sekretaris Negara merupakan Jabatan Eselon II A dan setinggi-tingginya I B sedangkan Sekretaris, Asisten dan Staf Ahli Sekretaris Negara merupakan Jabatan Eselon II A dan setinggi-tingginya I B. Pembantu-pembantu Sekretaris dan Asisten Menteri/Sekretaris Negara merupakan Jabatan-jabatan setinggi-tingginya Eselon II A.

Pasal 5

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 22 April 1981, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 22 April 1981, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O