Koreksi Pasal 15

PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA 1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 16, 18, 19, 20 dan 21 gaji, upah dan imbalan lainnya yang serupa yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan karena pekerjaan dalam hubungan kerja, hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan itu, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya. Dalam hal demikian, maka imbalan yang diterima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan lainnya itu. 2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, imbalan yang diterima atau diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pekerjaan yang dilakukan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya, hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama apabila : a) penerima imbalan berada di Negara pihak lainnya itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam tahun takwim yang bersangkutan; dan b) imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya tersebut; dan c) imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara pihak pada Persetujuan lainnya tersebut. 3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udaya yang dioperasikan dalam jalur lalulintas internasional oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan itu. 4. Karyawan darat yang ditempatkan dari kantor pusat perusahaan pengangkutan udara nasional dari suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dan yang merupakan warga negara dari Negara pihak pada Persetujuan itu akan dibebaskan dari pajak-pajak yang dipungut atas imbalan mereka di Negara pihak pada Persetujuan lainnya.