KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 2000 tentang UANG KEHORMATAN BAGI KETUA, ANGGOTA, DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA SERTA HONORARIUM BAGI KEPALA DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BIRO DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPPRES Nomor 148 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Kepada Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA diberikan uang kehormatan setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah: a. Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA adalah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. b. Setiap Anggota Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA adalah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. c. Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

(1) Kepada Kepala dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA yang membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA diberikan honorarium setiap bulan. (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Kepala Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan; b. Masih-masing Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA adalah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan tingkat jabatannya. (3) Tingkat jabatan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b ditetapkan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Militer PRESIDEN.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA serta Kepala dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA tidak menerima lagi Honorarium berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 65 Tahun 1972 tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan Tenaga/Penasehat Ahli dari pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 42 Tahun 1984;

Pasal 6

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Pasal 1

Kepada Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA diberikan uang kehormatan setiap bulan.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Militer PRESIDEN.

Pasal 5

Pasal 6

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI