Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

KEPPRES Nomor 14 Tahun 2024 — Penetapan Keanggo… | Pasal.id

Beranda
Keputusan Presiden
KEPPRES Nomor 14 Tahun 2024

KEPPRES Nomor 14 Tahun 2024 — Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force

Berlaku

Penetapan: 5 April 2024

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam KEPPRES Nomor 14 Tahun 2024 — Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force?

KEPPRES Nomor 14 Tahun 2024 — Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force adalah Keputusan Presiden yang mengatur tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force.

Kapan KEPPRES Nomor 14 Tahun 2024 — Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force disahkan?

KEPPRES Nomor 14 Tahun 2024 — Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force disahkan pada tahun 2024.

Apa status hukum KEPPRES Nomor 14 Tahun 2024 — Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force saat ini?

KEPPRES Nomor 14 Tahun 2024 — Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan KEPPRES Nomor 14 Tahun 2024 — Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force?

KEPPRES Nomor 14 Tahun 2024 — Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force.

Pelaksanaan penetapan keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Financial Action Ta.sk Force dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KEEMPAT. . I-IT{{f.T{fl INOONESIA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa
Penetapan: Jakarta, 5 April 2024

Sumber

peraturan.bpk.go.id

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

Terakhir diperiksa: 23 Jun 2026

Presiden Republik Indonesia

Provenance & Sumber

Verifikasi: Belum Diverifikasi
Sumber Data: BPK
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat