Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1980 tentang BADAN TENA...

Pasal 4

Organisasi BATAN terdiri dari : a. Direktur Jenderal; b. Sekretariat; c. Deputi Bidang Aplikasi dan Jasa Ilmiah; d. Deputi Bidang Eksplorasi dan Teknologi; e. Pusat Pendidikan dan Latihan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Direktur Jenderal mempuinyai tugas: a. memimpin BATAN sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan Pemerintah dan membina Aparatur BATAN agar berdaya guna dan berhasilguna; b. menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Program Tenaga Atom Nasional; c. membina dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Organisasi lainnya di dalam dan luar Negeri, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (2) Apabila Direktur Jenderal berhalangan dalam melaksanakan tugasnya maka salah seorang Deputi dapat ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 6

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, perlengkapan, kepegawaian, urusan tata usaha, urusan rumah tangga, dan pengamanan dalam lingkungan BATAN.

Pasal 8

Deputi Bidang Aplikasi dan Jasa Ilmiah adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas pokok dan fungsi BATAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

Deputi Bidang Aplikasi dan Jasa Ilmiah mempunyai tugas membina, mengembangkan dan melaksanakan program penelitian Aplikasi serta memberikan jasa ilmiah dalam rangka memanfaatkan tenaga atom di INDONESIA dalam arti yang seluas-luasnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Deputi Bidang Aplikasi dan Jasa Ilmiah menyelengarakan fungsi: a. membina dan mengembangkan pelaksanaan program penelitian aplikasi radiasi dan isotop; b. mengatur, mengawasi dan mengendalikan pamakaian zat radioaktif dan radiasi dan meneliti dampaknya terhadap lingkungan; c. memberikan pelayanan dosimetri dan standarisasi dalam rangka keselamatan dan perlindungan terhadap radiasi; d. membina dan mengembangkan penelitian aplikasi teknik nuklir.

Pasal 11

Deputi Bidang Apikasi dan Jasa Ilmiah membawahi a. Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi; b. Badan Pengendalian Radiasi dan Zat Radioaktif c. Pusat Dosimetri dan Standarisasi; d. Pusat Penelitian Teknik Nuklir.

Pasal 12

Deputi Bidang Eksplorasi dan Teknologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok, dan fungsi BATAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur Jendral.

Pasal 13

Deputi Bidang Eksplorasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan program serta penelitian teknologi nuklir dan eksplorasi bahan nuklir dalam rangka pembinaan kemampuan nasional di bidang tenaga nuklir.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13, Deputi Bidang eksplorasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. meneliti dan mengembangkan cara pengolahan serta melaksanakan program eksplorasi dan eksploitasi bahan Nuklir b. meneliti dan mengembangkan program bahan khusus, dan murni nuklir, serta teknologi peralatan dan perlengkapan nuklir; c. melaksanakan program penelitian dan pengembangan teknologi nuklir serta pengelolaan Limbah radio aktif; d. membina dan melaksanakan kerjasama teknik dan ilmiah dalam bidang nuklir dan mengkaji perkembangan kebutuhan energi Nasional dan meneliti peranan tenaga nuklir di dalamnya, mengikuti perkembangan kebutuhan energi dunia dan cara pemenuhannya,.

Pasal 15

Deputi Bidang Eksplorasi dan Teknologi Membawahi a. Pusat Eksplorasi dan Pengolahan Bahan Nuklir b. Pusat penelitian. Bahan Murni dan Instrumentasi c. Biro Bina Program Bidang Nuklir.

Pasal 16

(1) Pusat Pendidikan dan Latihan Yang selanjutnya di sebut PUSDIKLAT ialah unit organisasi dalam lingkungan BATAN di bidang pendidikan dan latihan baik teknis maupun non teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, (2) PUSDIKLAT di pimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 17

PUSDIKLAT mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mengkoordinasi seluruh kegiatan pendidikan dan latihan baik teknis maupun non teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) BATAN dapat membentuk Unit Pelaksana teknis sesuai dengan kebutuhan (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jendral setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dalam Bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 19

(1) Sekretariat terdiri dari sebanyah-banyaknya 6 (enam) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian. (2) Biro/pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian/Bidang dan setiap Bagian/Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian/Sub bidang,

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1980 tentang BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketujuh

Pasal 18

BAB Kedelapan

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25