KEPPRES Nomor 13 Tahun 2024 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024

(1) Wakil Ketua Harian dimaksud sebagaimana dalam Pasal 4 huruf d yaitu Pj. Gubernur Bali.

(2) Wakil Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. membantu tugas-tugas Ketua Harian dalam pelaksanaan teknis kegiatan; dan b. membantu tugas Ketua Harian dalam pemantauan pelaksanaan tugas Bidang-Bidang.

(1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas: Jawab Bidang Penanggung Program dan Sesi; Jawab Bidang Penanggung Pendanaan; Jawab Bidang Logistik; Penanggung Penanggung Jawab Bidang Acara; e. Penanggung Jawab Bidang Fair and Bxpo; Jawab Bidang Registrasi, Penanggung Website, dan Sistem Informasi; g. Penanggung g. Penanggung Jawab Bidang Keamanan dan Kesehatan; dan Jawab Bidang Komunikasi Penanggung Publik, Dokumentasi, dan Promosi. Penanggung Jawab Bidang Program dan

(2t) Sesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: Ketua: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Wakil Ketua: Arie Setiadi Moerwanto, Perekayasa Ahli Utama Bidang Sumber Daya Air (water expertl Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; Anggota: 1. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri; 4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 5. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial; 6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Direktur 7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 8. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 9. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; 10. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian; 1. Direktur Jenderal Konservasi 1 Daya Alam Sumber dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 12. Direktur Jenderal Pengendalian Perrrbahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 13. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 14. Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 15. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 16. Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

(3) Jawab Bidang Penanggung Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: Ketua: Wakil Menteri Badan Milik Usaha Negara; Wakil. . Wakil Ketua: Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Anggota: 1. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 4. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; dan 5. Staf Ahli Bidang Industri Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

(4) Penanggung Jawab Bidang Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: Ketua: Menteri Sekretaris Negara; Wakil Ketua: Wakil Menteri Luar Negeri; Anggota: 1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara; 2. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara; 3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri; 4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perr.rmahan Ralryat; 5. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; 6. Direktur 6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan 7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan; 8. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah; 9. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara; Komandan 10. Pasukan Pengamanan Presiden; dan 11. Pj. Gubernur DKI Jakarta.

(5) Penanggung Jawab Bidang Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: Ketua: Menteri Luar Negeri; Wakil Ketua: Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara; Anggota: 1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; 2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga; 3. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan, liementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 4. Deputi. 4. Deputi Bidang Dukungan Keda Kabinet, Sekretariat Kabinet; 5. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali; dan 6. Wishnutama Kusubandio.

(6) Penanggung Jawab Bidang Fair and Expo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: Ketua Menter:i Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Wakil Ketua 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Anggota 1. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian; 4. DirekturJenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; 5. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Ker4enterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Deputi. . 6. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan 7. Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(7) Penanggung Jawab Bidairg Registrasi, Website, dan

(1) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf f terdiri atas: Ketua: Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Bidang Manajemen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Wakil Ketua: Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Anggota: 1. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan 3. Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara.

(8) Penanggung (8) Penanggung Jawab Bidang Keamanan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf g terdiri atas: Ketua: Panglima Tentara Nasional Indonesia; Wakil Ketua: 1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Wakil Menteri Kesehatan; Anggota: 1. Wakil Kepala Badan Intelijen Negara; 2. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; 3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan; 4. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 5. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II; 9. Panglima Komando Daerah Militer lX Udayana; dan 10. Kepala Kepolisian Daerah Bali.

(9) Penanggung Jawab Bidang Komunikasi Publik, Dokumentasi, dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas: Ketua: Menteri Komunikasi dan Informatika; Wakil. . Wakil Ketua Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri; Anggota 1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika; 3. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi lBadan Koordinasi Penanaman Modal; 4. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara; dan 5. Deputi Bidang Strategi Komunikasi Publik, Kantor Staf Presiden.