KEPPRES Nomor 11 Tahun 2015 — Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007

Berlaku

Penetapan: 30 April 2015

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2015 — Tim Percepatan Pe… | Pasal.id

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2015 — Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007

Berlaku

Penetapan: 30 April 2015

Tim Percepatan bertugas menetapkan kebijakan langkah langkah percepatan penyelesaian pembayaran jual beli tanah dan bangunan kepada warga korban luapan lumpur Sidoarjo di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. besaran dana yang diperlukan; b. besaran dan/atau nilai serta bentuk jaminan yang diserahkan oleh Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya; c. tata cara pembayaran kepada warga korban luapan lumpur Sidoarjo di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007; d. tata cara dan jangka waktu pengembalian dana pinjaman; dan e. pihak yang mewakili Pemerintah dalam perjanjian pemberian dana pinjaman dengan Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya.

Susunan keanggotaan Tim Percepatan sebagai berikut: : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; a. Ketua merangkap anggota b. Sekretaris merangkap anggota: Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; : 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Anggota 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Sosial; 5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 6. Jaksa Agung; 7. Sekretaris Kabinet; dan 8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Tim Percepatan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tim Percepatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden. : Ketua Tim Percepatan bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Tim Percepatan.

Sekretaris Tim Percepatan bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang diperlukan oleh Tim Percepatan dan Tim Teknis.

Anggota Tim Percepatan bertugas melaksanakan tugas-tugas Tim Percepatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing di bawah koordinasi Ketua Tim Percepatan. : a. Ketua Tim Percepatan membentuk Tim Teknis yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur anggota Tim Percepatan dan/atau unsur lain yang diperlukan;

b. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas membantu Tim Percepatan dalam: 1) melakukan perundingan dengan Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya; 2) menyusun naskah perjanjian; 3) melakukan pengumpulan data, informasi, dan bahan bahan lain yang diperlukan oleh Tim Percepatan; 4) membantu menyiapkan penyusunan analisis dan pelaporan Tim Percepatan; dan 5) tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Percepatan.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Percepatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Masa kerja Tim selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2015 — Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2015 — Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007

Pertanyaan umum

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya