Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

KEPPRES Nomor 10 Tahun 2016 — Program Penyusuna… | Pasal.id

Beranda
Keputusan Presiden
KEPPRES Nomor 10 Tahun 2016

KEPPRES Nomor 10 Tahun 2016 — Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

Berlaku

Penetapan: 30 Maret 2016

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam KEPPRES Nomor 10 Tahun 2016 — Program Penyusunan Peraturan Pemerintah?

KEPPRES Nomor 10 Tahun 2016 — Program Penyusunan Peraturan Pemerintah adalah Keputusan Presiden yang mengatur tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Kapan KEPPRES Nomor 10 Tahun 2016 — Program Penyusunan Peraturan Pemerintah disahkan?

KEPPRES Nomor 10 Tahun 2016 — Program Penyusunan Peraturan Pemerintah disahkan pada tahun 2016.

Apa status hukum KEPPRES Nomor 10 Tahun 2016 — Program Penyusunan Peraturan Pemerintah saat ini?

KEPPRES Nomor 10 Tahun 2016 — Program Penyusunan Peraturan Pemerintah saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan KEPPRES Nomor 10 Tahun 2016 — Program Penyusunan Peraturan Pemerintah?

KEPPRES Nomor 10 Tahun 2016 — Program Penyusunan Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

Lampiran

LAMPIRAN- 2 –Hal. 4-54
LAMPIRAN- 54 –Hal. 56-105

Menetapkan 196 (seratus sembilan puluh enam) Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTA MA setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan H ak A sasi M anusia.

Menteri Hukum dan H ak A sasi M anusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dari Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Presiden.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN

- 2 –

Halaman 4–54Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN

- 54 –

Halaman 56–105Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa
Penetapan: Jakarta, 30 Maret 2016

Sumber

peraturan.bpk.go.id

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

Terakhir diperiksa: 03 Apr 2026

Presiden Republik Indonesia

Provenance & Sumber

Verifikasi: Belum Diverifikasi
Sumber Data: BPK
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat