KEPPRES Nomor 1 Tahun 2026 — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

Berlaku

Penetapan: 8 Januari 2026

KEPPRES Nomor 1 Tahun 2026 — Satuan Tugas Perce… | Pasal.id

KEPPRES Nomor 1 Tahun 2026 — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

Berlaku

Penetapan: 8 Januari 2026

Pasal 1

(1) Membentuk Satuan T\rgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Satuan T\rgas.

(2) Satuan T\rgas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Satuan T\:gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas: pen5msunan dan menetapkan kebijakan umum termasuk rencana induk dan/atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat; b. mengoordinasikan. . . b mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemzrntauan, dan evaluasi atas pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat; dan c menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Struktur Satuan'I\rgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas: a. tim pengarah; dan b. tim pelaksana.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas membentuk sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sekretariat tim pengarah yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku ketua tim pengarah; dan b. sekretariat tim pelaksana yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku ketua tim pelaksana.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan T\rgas: a. ketua bidang penJrusunan rencana induk dan/ atau rencana aksi menyampaikan usulan rencana induk dan/ atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan usulan dari masing-masing ketua bidang kepada ketua tim pelaksana; dan b. ketua tim pelaksana menyampaikan rencana induk dan/ atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada ketua tim pengarah untuk ditetapkan.

Pasal 8

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh: a. ketua tim pelaksana kepada Menteri Keuangan, untuk anggaran operasional Satuan T\rgas; dan b. menteri atau pimpinan lembaga terkait dan/ kepada Menteri Keuangan, untuk anggaran program kegiatan yang ditetapkan berdasarkan rencana induk dan/ atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, ketua tim pelaksana dapat menetapkan pedoman teknis rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 10

Ketua tim pengarah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Dalam hal terjadi bencana susulan, penanggulangannya dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui mekanisme tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 1

(1) Membentuk Satuan T\rgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Satuan T\rgas.

(2) Satuan T\rgas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Pasal 3

Struktur Satuan'I\rgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas: a. tim pengarah; dan b. tim pelaksana.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas membentuk sekretariat.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, ketua tim pelaksana dapat menetapkan pedoman teknis rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 10

Ketua tim pengarah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hunrf a terdiri atas: a. Ketua: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. b. Anggota: 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; 2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Menteri Koordinator Bidang Pangan; 5. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 6. Menteri Keuangan; 7. Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan 8. Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia.

(2) Tim pelalsana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. Ketua: Menteri Dalam Negeri. b. Wakil Ketua I: Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia. c. Wakil Ketua II: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. d. Wakil Ketua III: Komandan Korps Brigade Mobil, Kepolisian Negara Republik Indonesia. e Wakil Ketua IV: Kepala Badan Investasi Pengelola Daya Anagata Nusantara. f. Bidang Penyusunan Rencana Induk dan/atau Rencana Aksi Koordinator: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Anggota: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. g. Bidang Penyediaan Lahan Koordinator: Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Anggota: 1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan 2. Menteri Kehutanan. h. Bidang Pengelolaan Data Koordinator: Badan Statistik. Kepala Pusat Anggota: 1. Kepala Badan Informasi Geospasial; 2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 4. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. i. Bidang Komunikasi Publik Koordinator: Menteri Komunikasi dan Digital. Anggota: Kepala Badan Komunikasi j. Bidanglnfrastruktur Pemerintah. Koordinator: Menteri Pekerjaan Umum. Anggota: Menteri Perhubungan. k. Bidang. . . PNESIDEN k. Bidang Permukiman Koordinator: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Anggota: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. l. Bidang Sosial Koordinator: Menteri Sosial. Anggota: 1. Menteri Pendidikan dan Dasar Menengah; i 2. Menteri 5. Menteri M:t[tt:;Tff Kesehatan; Pemberdayaan ".,,0". Perempuan dan Perlindungan Anak. m. Bidang Energi dan Konektivitas Koordinator: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Anggota: Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. n. Bidang Ekonomi dan Pangan Anggota, Koordinator: Menteri Pertanian. ,r.. Perindustrian' M:l[X o.r, Perikanan; i. M:lff ';:h'"'",f;?f;o, Keci,, dan Menengah; dan 5. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif. o. Bidang Tata Pemerintahan Kelola Koordinator: Menteri Aparatur Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi. Anggota: Wakil Menteri Dalam Negeri.

Rincian tugas bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: a. bidang penJrusunan rencana induk dan/ atau rencana aksi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana induk dan/ atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan kembali wilayah pascabencana; b. bidang penyediaan lahan mempunyai tugas memfasilitasi penyediaan lahan yang diperlukan untuk upaya pemulihan wilayah terdampak bencana; c.bidang... PRESIDEN IIEFUBLIK INDONESIA c bidang pengelolaan data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data tunggal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, akses dan interoperabilitas, serta pemanfaatan data lintas kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah wilayah terdampak; d bidang komunikasi publik mempunyai tugas melaksanakan komunikasi publik yang terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan termasuk pemulihan kualitas dan jangkauan layanan telekomunikasi; e bidang infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan perbaikan, peningkatan, dan pembangunan kembali prasarana dan sarana transportasi, sumber daya air, bangunan gedung pemerintah, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas keagamaan/peribadatan, fasilitas perekonomian, fasilitas olahraga, dan fasilitas sosial budaya, serta prasarErna lingkungan permukiman; f. bidang permukiman mempunyai tugas melaksanakan perbaikan dan/atau pembangunan hunian terdampak bencana; bidang sosial mempunyai tugas melaksanakan pemulihan sosial psikologis, sarana sosial budaya masyarakat, kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan cagar budaya, serta lembaga sosial; h bidang energi dan konektivitas mempunyai tugas melaksanakan perbaikan dan pemulihan infrastruktur dan layanan energi, serta jaringan listrik pada wilayah terdampak bencana; 1. bidang ekonomi dan pangan mempunyai tugas melaksanakan pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat, peftanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan; dan J bidang tata kelola pemerintahan mempunyai tugas melaksanalan pemulihan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik pada wilayah terdampak bencana.

KEPPRES Nomor 1 Tahun 2026 — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

KEPPRES Nomor 1 Tahun 2026 — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya