KEPPRES Nomor 1 Tahun 2025 — Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional

Dalam rangka mewujudkan a. percepatan hilirisasi di mineral dan bidang batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri; dan b. percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, serta energi baru dan terbarukan, dibentuk Satuan T\rgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Satuan l\rgas.

Satuan Tugas sebogaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Presiden.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I memiliki tugas: peningkatan koordinasi perumusan a. kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah; b. merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan dan penerimaan neSara; c memetakzrn, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional; d perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan kawasan hutan untuk dan / percepatan hilirisasi ketahanan energi nasional; e mengidentilikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara; f. memutuskan. . f. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (deb ottlen e ckirq y arrlg menj adi kendala; g. ) melaksanakan percepatan penyelesaian hukum; dan h. memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

Lingkup kegiatan yang menjadi tugas Satuan T\rgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi percepatan: a. hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri; b. ketahanan energi nasional produksi dengan minyak dan gas bumi, batubara, ketenagalistrikan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan; dan c pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional termasuk infrastruktur ketenagalistrikan, serta fasilitas penyimpanan, pipanisasi, dan jaringan minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Tugas memiliki a. melakukan koordinasi terkait percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional; dan b. memberikan rekomendasi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Anggota; e. Anggota Pelaksana; dan f. Sekretariat.

Susunan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Satuan Tlrgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas: a. Ketua: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; b Wakil Ketua l. Bidang Menteri Investasi Kemudahan dan Berusaha Hilirisasi/Kepala dan Badan Percepatan Hilirisasi Koordinasi Penanaman Modal; 2. Bidang Penyediaan Menteri Agraria dan Tata Lahan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 3. Bidang Hilirisasi Menteri Pertanian; Pertanian 4. Bidang Hilirisasi Menteri Kehutanan; Kehutanan 5. Bidang Menteri Kelautan Hilirisasi dan Kelautan dan Perikanan; Perikanan 6. Bidang Dukungart Menteri Sekretaris Negara; Keb[ja]an c Sekretaris Ahmad Erani Yustika.

Susunan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas: a. Menteri Hukum; b. Menteri Keuangan; c.Menteri... c. Menteri Perindustrian; d. Menteri Badan Usaha Milik Negara; e. Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Lingkungan Hidup; f. Menteri Pekerjaan Umum; g. Menteri Perdagangan; h. Jaksa Agung; dan i. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Susunan Anggota Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Satuan T\:gas.

Susunan organisasi sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Satuan T\rgas.

Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Satuan Tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan T\rgas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuun Tugas melaksanakan hrgas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.