KEPPRES Nomor 70 Tahun 1953 — Panitia Negara Urusan Protokol

; Menetapkan: Membentuk sebuah Panitya Negara jang bertugas menjelidiki peraturan-peraturan, baik jang ada di Indonesia sendiri, maupun jang ada dinegara-negara asing tentang soal-soal atjara dan penjelenggaraan upatjara-upatjara reami, penerimaan tamu, pakaian resmi, penggunaan Lagu dan Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara, guna merantjangkan peraturan-peraturan nasional jang seragam tentang soal-soal terasebut dan selandjutnja menjampaikan rantjangan peraturan-peraturan itu kepada Dewan Menteri selekas-lekaanja. Fertama : Panitya Negara itu, jang dengan singkat disebut "PANITYA NEGARA URUSAN PHOTOKOL", terdiri dari; 1. Mr. A.K. PRINGGODIGDO, wakil dari Kabinet Presiden sebagai Ketua merangkap Ang-gauta Panitya Negara tersebut; 2. Mr. A. W. SOERJOADININGRAT, wakil dari Kabinet Perdana Menteri; 3. SJAMSUDDIN ST.MAKMUR, wakil dari Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia; 4. OEMAR SISWOSOEBROTO, wakil dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan; 5. HARJOTO wakil dari Kementerian Penerangan; 6. Mr. SUMARMAN, wakil dari Kementerian Delam Negeri; 7. Mr. A. KUSUMO UTOJO, wakil dari Kementerian Luar Negeri; 8. H.MOCHAHMAD DJOENAIDI, wakil dari Kementerian Agama; 9. Mr. WIRJONO KUSUMO, wakil dari Kementerian Kehakiman 10. LETNAN KOLONEL WIDYA, wakil dari Kementerian Pertahana 11. PEMBANTU KOMISARIS BESAR POLISI DMARGATAB, wakil dari Djawatan Kepolisian Negara; 2 s/d 11 sebagai Anggauta-anggauta Panitya Negara tersebut; 12. Mr. RATMOKO, Sekretaris Presiden dan 13. Mr. S.BROTODININGRAT, Sekretaria Presiden, 12 dan 13 masing-masing sebagai Sekretaris I dan Sekretaris II dari Panitya Negara tersebut. : Segala biaja untuk Panitya Negara tersebut dibebankan pada Anggaran Belandja Kabinet Perdana Menteri atas mata anggaran 1.2.2.15 dengan berdasarkan Peraturan Pembiajaan Panitya Negara, jang ditetapkan dengan Keputusan Perdana Menteri tanggal 21 April 1952 No.94/P.M./1952.

Keempat; Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.