KEPPRES Nomor 31 Tahun 2013 — Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun

(1) Susunan Tim Pelaksana terdiri dari: Ketua: Menteri Perumahan Rakyat 1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Anggota 2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan; 5. Direktur Jenderal Sumber Daya, Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; 7. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan; 8. Direktur Jenderal Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial; 9. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Cabinet; 10. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 11. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 12. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 13. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional; dan 14. Para Bupati/Walikota yang wilayahnya termasuk dalam program percepatan pembangunan rumah susun. : Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat. Sekretaris Wakil Sekretaris I: Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susundan Rumah Tapak, Kementerian Perumahan Rakyat. Wakil Sekretaris II: Asisten Deputi Urusan Perumahan dan Permukiman, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(2) Tim Pelaksana mempunyai tugas: a. mengoordinasikan pelaksanan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus, termasuk pembangunan rumah susun umum bekas penghuni permukiman kumuh; b. mengoordinasikan fasilitasi pembangunan rumah susun komersial berupa rumah susun sederhana milik bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan fasilitasi Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Rusun; c. mengoordinasikan pelaku pembangunan rumah susun komersial untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai rumah susun komersial; d. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum serta peningkatan kualitas rumah susun umum dan rumah susun khusus; e. mengoordinasikan fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan, serta pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus; f. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi pemenuhan persyaratan terhadap calon pemilik dan/atau penghuni rumah susun umum dan rumah susun khusus; g. merumuskan strategi dan kebijakan operasional percepatan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus; h. mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran percepatan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun komersial serta memanfaatkan barang milik negara/daerah berupa tanah dan pendayagunaan tanah wakaf dalam melakukan pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus; i. mengoordinasikan fasilitasi perizinan, perpajakan, penyediaan tanah, dan pendanaan yang terkait dengan percepatan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus; j. mengoordinasikan penyusunan secara rinci langkah langkah menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus; dan k. mengoordinasikan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.