KEPPRES Nomor 295 Tahun 1960 — Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Ke Konferensi Colombo Ke III Di Tokyo

Mengirimkan suatu Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri konperensi COLOMBO PLAN ke-XII, jang berlangsung di TOKYO, mulai tanggal 14 Nopember s/d tanggal 17 Nopember 1960;

Menetapkan, susuna Delegasi tersebut sebagai berikut; Menteri Luar Negeri golongan I, sebagai Ketuajang memimpin Delegasi; 1. Dr. SUBANDRIO, 2. Mr. ISMAEL M. THAJEB, Pegawai Tinggi diperbantukan (P.G.P.N 1955 Gol F/VI) Kepala Direktorat Ekonomi Antar Negara pada Departemen Luar Negeri di Djakarta, golongan II, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua Delegasi jang telah ditundjuk pula untuk memimpin Delegasi Official Meeting; 3. SUGENG AMAT, Kepala Biro Ekonomi Pertanian (P.G.P.N. 1955 Gol. F/IV) pada Departemen Pertanian, golongan III, sebagai anggota Merangkap Sekretaris Delegasi; 4. Mr. R.H.B.MOCHTAN, Ahli Tata Usaha Tingkat I (P.G.P.N.1955 Gol. F/IV) Sekretaris Biro Ekonomi Keuangan, golongan III, sebagai Anggota; Kepala Urusan Moneter III (P.G.P.N.1955 Gol. F/IV) pada Departemen Keuangan, golongan III, sebagai Anggota; 5. Mr. A.B. ASTRAWINATA, 6. SUJONO KROMODIMULJO, Kepala bagian bantuan Luar Negeri dan UNESCO (P.G.P.N. 1955 Gol F/IV) pada Departemen Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, glongan III, sebagai anggota; 7. DJOKO UNTUNG, (P.G.P.N. 1955 Gol. F/IV) pada Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan, golongan III, sebagai anggota; 8. SUDOJO TJITROKUSUMO, Ahli Perdagangan (P.G.P.N. 1955 Gol. F/IV), Kepala Seksi Colombo Plan Direktorat Ekonomi Antar Negara pada Departemen Luar Negeri, golongan IV, sebagai anggota;

Memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri Dr, Subandrio sebagai Ketua Delegasi, untuk berangkat ke TOKYO dengan menumpang pesawat terbang dalam minggu ke: 2 bulan Nopember 1960; Dengan tjatatan bahwa para anggota lainnja jaitu No. 2 s/d 8 telah berangkat lebih dulu, minggu terachir bulan Oktober 1960 berdasarkan surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 24 Oktober 1960 No. SP/927/PL/K/60;

Setelah menghadiri sidang tersebut, Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio harus mengadakan kundjungan ke-beberapa negara di Asia, jaitu: KARACHI, BANGKOK dan KUALA LUMPUR; jang seluruhnja akan memakan waktu kira-kira 3 (tiga) minggu;

A: Semua biaja jang berhubungan dengan pengiriman Delegasi Repubil Indonesia tersebut serta perdjalanan ke-negara-negara Asia ( KARACHI, BANGKOK dan KUALA LUMPUR ) jang harus dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio, seluruhnja ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada anggaran belandja Djawatan Perdjalanan; : Setelah tiba dinegara-negara jang bersangkutan, Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugasnja;

Djika dikehendaki Dr. Subandrio diizinkan untuk membawa uang pribadi berupa travell’s cheques sebesar U.S.$ 3,- sehari, dengan djumlah maximum 20Xu.s.$ 3,- = U.S.$ 60,- (Enampuluh U.S.Dollar);

Selama melakukan tugas tersebut, ia akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia uang harian menurut peraturan jang berlaku sesuai dengan golongannja, bahwa djumlah uang harian tersebut akan dikurangi dengan 50%, djika tidak menginap dihotel atau losmen (beroepspension) atau dengan 70%, djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiajai oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri atau instansi lain;

Untuk keperluan representasi Delegasi disediakan uang sedjumlah U.S.$ 550,- ( Lima ratus lima puluh U.S.Dollar ), denagn perintjian jaitu: bagi Ketua Delegasi Ministerial Meeting sebesar U.S.$ 300,- (Tiga ratus U.S.Dollar), dan bagi Delegasi Official Meeting jang diketuai oleh Mr. Ismael M. Thajeb seperti termaktub dalam surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 24 Oktober 1960 NO.SP/927/PL/X/60, sedjumlah U.S.$ 250,- ( Dua ratus lima puluh U.S.Dollar ), denagn ketentuan bahwa djumlah-djumlah tersebut harus diserahkan kepada anggota jang ditundjuk oleh Ketua Delegasiberupa travellr's cheques, dan pemakaiannja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembali kepada Kas Perwakilan Perwakilan Republik Indonesia di TOKYO;

Waktu selama me;lakukan perdjalanan Dinas keluar negeri tersebut, dihitung penuh sebagai masa-kerdja untuk penetapan pensiun, sedang gadji aktipnja selama mendjalankan tugas tersebut dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia;

Dalam tempo satu bulan setelah kembali dari menghadiri konperensi/melakukan perdjalannan dinas keluar negeri tersebut, ia harus: a. menjampaikan pertanggung djawab kepada Djawatan Perdjalanan di Djakarta mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara, dikuatkan dengan tanda-tanda bukti jang sah; djika ketentuan tidak dipenuhi pada waktunja, maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan denagn gadjinja; b. Menjampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah Reoublik Indonesia mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepadanja;

Apabila kemudian hari ternjata terdapat kesalahan dalam surat putusan ini maka akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja. SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada: 1. Menteri Pertama, 2. Menteri Keuangan, 3. Sekretariat Dewan Menteri, 4. Cabinet Perdana Menteri, 5. Dewan Pengawas Keuangan, 6. Sekretariat Negara, 7. Departemen Keuangan, 8. Kantor Urusan Pegawai, 9. Kepala Biro Keuangan Departemen Luar Negeri, 10. Kepala Biro Kepegawaian Deparetemen Luar Negeri, 11. Djawatan Perdjalanan, 12. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri, 13. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo, Karachi dan Kuala Lumpur. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.