Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

KEPPRES Nomor 284 Tahun 1952 — Pengangkatan Pro… | Pasal.id

Beranda
Keputusan Presiden
KEPPRES Nomor 284 Tahun 1952

KEPPRES Nomor 284 Tahun 1952 — Pengangkatan Prof. Dr. Poerbo Tjaroko Sebagai Pegawai Negeri Tetap

Keputusan Presiden Nomor 284 Tahun 1952 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Poerbo Tjaroko Sebagai Pegawai Negeri Tetap

Berlaku

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam KEPPRES Nomor 284 Tahun 1952 — Pengangkatan Prof. Dr. Poerbo Tjaroko Sebagai Pegawai Negeri Tetap?

KEPPRES Nomor 284 Tahun 1952 — Pengangkatan Prof. Dr. Poerbo Tjaroko Sebagai Pegawai Negeri Tetap adalah Keputusan Presiden yang mengatur tentang Pengangkatan Prof. Dr. Poerbo Tjaroko Sebagai Pegawai Negeri Tetap.

Kapan KEPPRES Nomor 284 Tahun 1952 — Pengangkatan Prof. Dr. Poerbo Tjaroko Sebagai Pegawai Negeri Tetap disahkan?

KEPPRES Nomor 284 Tahun 1952 — Pengangkatan Prof. Dr. Poerbo Tjaroko Sebagai Pegawai Negeri Tetap disahkan pada tahun 1952.

Apa status hukum KEPPRES Nomor 284 Tahun 1952 — Pengangkatan Prof. Dr. Poerbo Tjaroko Sebagai Pegawai Negeri Tetap saat ini?

KEPPRES Nomor 284 Tahun 1952 — Pengangkatan Prof. Dr. Poerbo Tjaroko Sebagai Pegawai Negeri Tetap saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan KEPPRES Nomor 284 Tahun 1952 — Pengangkatan Prof. Dr. Poerbo Tjaroko Sebagai Pegawai Negeri Tetap?

KEPPRES Nomor 284 Tahun 1952 — Pengangkatan Prof. Dr. Poerbo Tjaroko Sebagai Pegawai Negeri Tetap ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

LAMPIRAN
LAMPIRAN

jang namanja tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ajat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 terhitung mulai tanggal tersebut dalam ladjur 5 pada daftar tersebut; dengan ketentuan, bahwa akan diadakan pembetulan atau perubahan serta perhitungan djika kemudian Keputusan ini ternjata salah;

Dengan menjampaikan daftar riwajat pekerdjaan jang disahkan, mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan djumlah iuran jang harus dibajar untuk pengesahan masa-kerdja sementara.- SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada: 1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor, 2. Kantor Dana Pensiun di Bandung, 3. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta, 4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta, 5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, 6. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan di Djakarta, 7. Dewan Kurator Universitet Indonesia di Djakarta, 8. Presiden Universitet Indonesia di Djakarta, 9. Ketua Fakultet Sastra dan Filsafat di Djakarta,

Status

Berlaku

Terakhir diperiksa: 05 Apr 2026

Detail Peraturan

Pemrakarsa: Presiden Republik Indonesia

Sumber

peraturan.bpk.go.id

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

Provenance & Sumber

Verifikasi: Belum Diverifikasi
Sumber Data: BPK
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat