KEPPRES Nomor 276 Tahun 1952 — Penunjukan Perutusan RI Ke General Conference 7th Session Unesco Di Paris

menundjuk suatu Perutusan Republik Indonesia ke General Conference 7th Session UNESCO, jang akan diadakan di Paris dari tanggal 12 Nopember 1952 sampai tanggal 10 Desember 1952;

Perutusan tersebut terdiri dari anggota-anggota sebagai berikut: 1. Mr. Anak Agung Gde Agung, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Brussel, sebagai Ketua. 2. Imrad Idris, Press Attache pada Perwakilan Republik Indonesia di Paris, sebagai anggota. 3. Njonja A.M. Waworuntu, pegawai Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan jang kini ada di Paris dengan perintah beladjar dari Pemerintah Republik Indonesia, sebagai anggota. : bahwa kepada Ketua Perutusan tersebut diberikan uang harian menurut peraturan-peraturan jang berlaku (golongan II);

bahwa biaja perdjalanan dari anggota nomor 1. dari Brussel ke Paris pulang-pergi akan dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia; elima: a. Ketua Perutusan mendapat uang representasi untuk seluruh Perutusan tersebut, sebanjak-banjak sedjumlah uang jang sesuai dengan kedudukan Ketua Perutusan sebagai Duta Republik Indonesia, selama waktu Konperensi umum UNESCO; b. guna pengeluaran untuk pekerdjaan sekretariat setempat dibolehkan mengeluarkan uang jang dianggap perlu oleh Ketua Perutusan dalam batas-batas kesederhanaan;

bahwa dalam waktu satu bulan sesudahnja Konperensi tersebut selesai, Ketua Perutusan harus menjerahkan pertanggungan djawab dari segala pengeluaran-pengeluaran uang jang diterima dari Djawatan Perdjalanan Negeri tersebut;

bahwa Ketua Perutusan diwadjibkan memberikan laporan tertulis kepada Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam tempo satu bulan sesudah Konperensi tersebut selesai, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan lagi, djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini. SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada: 1. Perdana Menteri, 2. Kementerian Luar Negeri, 3. Kementerian Keuangan, 4. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, 5. Direktur Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri, 6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor, 7. Kepala Kantor Urusan Pegawai, 8. Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri, 9. Perwakilan Republik Indonesia di Brussel (Belgia), 10. Perwakilan Republik Indonesia di Paris (Perantjis), 11. Biro Hubungan Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, 12. Bagian Urusan Pegawai, Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, 13. Bagian Anggaran Belandja, Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, 14. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.