KEPPRES Nomor 258 Tahun 1968 — Panitia Negara Urusan Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/pemerintah Asing

Membentuk Panitya Negara Urusan Penjelenggaraan Perajaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing jang bersifat tetap dengan susunan anggautanja sebagai berikut: 1. SEKRETARIS NEGARA - SEBAGAI KETUA MERANGKAP ANGGAUTA 2. GUBERNUR KDM/DCI DJAYA - SEBAGAI WAKIL KETUA I MERANGKAP ANGGAUTA 3. PANGDAM V/DJAYA - SEBAGAI WAKIL KETUA II MERANGKAP ANGGAUTA 4. DIRDJEN ANGGARAN DEPARTE MEN KEUANGAN. - SEBAGAI ANGGAUTA 5. DIRDJEN PENERANGAN DALAM/ - SSEBAGAI ANGGAUTA LUAR NUGERI DEPARTEMEN PENERANGAN. 6. KAS HANKAM/DEPUTY HANKAM - SEDAGAI ANGGAUTA 7. PANGDAMAR III - SEBAGAI ANGGAUTA 8. PANGKOWILU V -- SEBAGAI ANGGAUTA - SEBAGAI ANGGAUTA 9. PANGDAK VII/DJAYA - SEBAGAI ANGGAUTA 10. SEKDJEN DEPARTEMEN LUAR NEGERI. 11. SEKRETARIS KADINET - SEBAGAI ANGGAUTA - SEBAGAI ANGGAUTA 12. SEKRETARIS MILITER - SEBAGAI SEKRETARIS MERANGKAP ANGGAUTA. 13. SEKRETARIS KEPRESI-DENAN. : Panitya bertugas menentukan pedoman dan garis kebidjaksanaan jang berhubungan dengan pelaksanaan penjelenggaraan Perajaan Hari-Hari Nasional serta penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing agar segala sesuatunja berlangsung dengan tertib, aman dan bermanfaat bagi Negara. : Dalam melaksanakan tugasnja, Panitya dibantu oleh suatu Panitya Pelaksana jang susunan dan keanggautaannja ditentukan oleh Ketua Panitya. : Pelaksanaan penjelenggaraan perajaan Mari-Hari Nasional di Istana Djakarta oleh Panitya Negara diserahkan kepada Panitya Pelaksana, sedangkan di Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah jang bersangkutan. : Penjelenggaraan penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing di Istana Djakarta oleh Panitya Negara diserahkan kepada Panitya Pelaksana, sedangkan di Daerah-2 diserahkan kepada Panitya Daerah bersangkutan jang dibentuk dan diatur oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan petundjuk Panitya Negara.

Instansi-instansi Penerintah Sipil maupun Militer diwadjibkan mem-berikan bantuannja kepada Panitya djika diperlukan. : Panitya dalam mendjalankan tugasnja bertanggung-djawab kepada Presiden. : Tata-tjara jang menjangkut masalah Penerimaan Tamu Negara dan Tamu Resni diatur dalam ketentuan tersendiri. : Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan dengan tjatatan akan diadakan perobahan bila kemudian terdapat kekeliruan.