Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

KEPPRES Nomor 249 Tahun 1960 — Pemberhentian Pa… | Pasal.id

Beranda
Keputusan Presiden
KEPPRES Nomor 249 Tahun 1960

KEPPRES Nomor 249 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Seluruh Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 249 Tahun 1960 tentang Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Seluruh Indonesia

Berlaku

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam KEPPRES Nomor 249 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Seluruh Indonesia?

KEPPRES Nomor 249 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Seluruh Indonesia adalah Keputusan Presiden yang mengatur tentang Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Seluruh Indonesia.

Kapan KEPPRES Nomor 249 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Seluruh Indonesia disahkan?

KEPPRES Nomor 249 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Seluruh Indonesia disahkan pada tahun 1960.

Apa status hukum KEPPRES Nomor 249 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Seluruh Indonesia saat ini?

KEPPRES Nomor 249 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Seluruh Indonesia saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan KEPPRES Nomor 249 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Seluruh Indonesia?

KEPPRES Nomor 249 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Seluruh Indonesia ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

LAMPIRAN

1. Letnan Kolonel Udara SUMITRO, Stb. No. 461512. dui u: Inspektur Sumatera dan berpangkat Kapten Udara. sekarang: Direktur Personil B.- C. 2. Letnan Kolonel Udara SUDARJO ADISAPUTRO, Stb. No. 461054. dulu: Komandan Datasemen M.B.A.U. dan berpangkat Kapten Udara. sekarang: Direktur Materiil B. – Udara 3. Letnan Kolonel NOORZANI NURYAKUSUMA, Stb. No. 461054. dulu: Inspektur Indonesia Timur dan berpangkat Kapten Udara. sekarang: Komandan Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusur 4. Acting Letnan Kolonel Udara SUDARMONO SASTROSADARPO, Stb. No. 476267. dulu: Tugas beladjar di RAF Staf Kollege Andover Inggeris dan berpangkat Kapten Udara. sekarang: Direktur Intelligence. 5. Acting Letnan Kolonel Udara UMAR DANI, Stb. No. 476260. du l u: Asisten Perwira Staf Udara III/Penerbang dan berpangkat Major Udara. sekarang: Direktur Operasi A-B. : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Status

Berlaku

Terakhir diperiksa: 05 Apr 2026

Detail Peraturan

Pemrakarsa: Presiden Republik Indonesia

Sumber

peraturan.bpk.go.id

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

Provenance & Sumber

Verifikasi: Belum Diverifikasi
Sumber Data: BPK
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat