Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

KEPPRES Nomor 247 Tahun 1960 — Pemberhentian Pa… | Pasal.id

Beranda
Keputusan Presiden
KEPPRES Nomor 247 Tahun 1960

KEPPRES Nomor 247 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Palembang

Keputusan Presiden Nomor 247 Tahun 1960 tentang Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Palembang

Berlaku

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam KEPPRES Nomor 247 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Palembang?

KEPPRES Nomor 247 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Palembang adalah Keputusan Presiden yang mengatur tentang Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Palembang.

Kapan KEPPRES Nomor 247 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Palembang disahkan?

KEPPRES Nomor 247 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Palembang disahkan pada tahun 1960.

Apa status hukum KEPPRES Nomor 247 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Palembang saat ini?

KEPPRES Nomor 247 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Palembang saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan KEPPRES Nomor 247 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Palembang?

KEPPRES Nomor 247 Tahun 1960 — Pemberhentian Para Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Palembang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

LAMPIRAN
LAMPIRAN

Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Palembang; 1. Letnan Kolonel MOCHAMAD JUSUF, N.R.P.12548 dulu: Kepala B.P.B.A.T. Territorium II dan berpangkat Major. 1. Letnan Kolonel MOCHAMAD JUSUF, N.R.P.12548 2. Letnan Kolonel UMAR IBROHIM, N.R.P. 14394 du lu: berpangkat Kapten. 3. Letnan Kolonel ALAMSJAH, N.R.P.14343 dulu: Perwira Staf Umum 2 Territorium II, dan Berpangkat Major. 4. Letnan Kolonel MARSONO TJOKRONEGORO, N.R.P. 16034 dulu: Wakil Perwira Staf Umum IV Territorium II, dan Berpangkat Major. 5. Letnan Kolonel ARIFIN ACHMAD, N.R.P. 14407 du l u: Fg. Kmd. Be "E" Territorium II, dan Berpangkat Major. 6. Lethan Kolonel P.HOTAGALUNG, N.R.P. 14378 dulu: Kepala Adjudan Djenderal Territorium II, dan Berpangkat Kapten. 7. Letnan Kolonel SUDARSONO BROTOHAMIDJOJO, N.R.P. 13668 du Iu: Perwira Pekerdjaan Istimewa Territorium II, dan Berpangkat Major. 8. Letnan Kolonel IDHAM DAMAL, N.R.P. 14443 du l u: Wakil Perwira C.I.A.D.Territorium II, dan Berpangkat Kapten.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Status

Berlaku

Terakhir diperiksa: 05 Apr 2026

Detail Peraturan

Pemrakarsa: Presiden Republik Indonesia

Sumber

peraturan.bpk.go.id

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

Provenance & Sumber

Verifikasi: Belum Diverifikasi
Sumber Data: BPK
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat