KEPPRES Nomor 214 Tahun 1951 — Penunjukan Delegasi Untuk Mewakili Indonesia Pada Konperensi Executive Board Dari United Nations International Childrens’s Emergency Fund

Keputusan Presiden Nomor 214 Tahun 1951 tentang Penunjukan Delegasi Untuk Mewakili Indonesia Pada Konperensi Executive Board Dari United Nations International Childrens’s Emergency Fund

Berlaku

KEPPRES Nomor 214 Tahun 1951 — Penunjukan Deleg… | Pasal.id

KEPPRES Nomor 214 Tahun 1951 — Penunjukan Delegasi Untuk Mewakili Indonesia Pada Konperensi Executive Board Dari United Nations International Childrens’s Emergency Fund

Keputusan Presiden Nomor 214 Tahun 1951 tentang Penunjukan Delegasi Untuk Mewakili Indonesia Pada Konperensi Executive Board Dari United Nations International Childrens’s Emergency Fund

Berlaku

menundjuk satu delegasi, tersusun sebagai berikut: 1. Dr. ABU HANIFAH Kepala Djawatan Urusan Internasional dari Kementerian Kesehatan, sebagai Ketua; 2. Nn. ARTATI SUDIRDJO Sekretaris Kedua dari Perutusan Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, sebagai Anggauta;

memerintahkan supaja: Dr. Abu Hanifah dan Nn. Artati Sudirdjo tersebut mewakili Republik Indonesia pada konperensi Executive Board dari Unicef jang akan dimulai pada tanggal 8 Nopember jang akan datang di Paris;

a. Untuk mendjalankan perintah tersebut: 1. Dr. Abu Hanifah akan berangkat dari Djakarta melalui Negeri Belanda ke Paris pada permulaan bulan Nopember jang akan datang dengan menggunakan pesawat terbang; 2. Nn. Artati Sudirdjo diwadjibkan mengadakan hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di New York; b. setibanja di Negeri Belanda dan Perantjis, delegasi harus berhubungan dengan Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Negeri-negeri tersebut;

delegasi itu akan tinggal di Paris selama diadakan konperensi tersebut diatas, jang direntjanakan memakan waktu lebih kurang tiga minggu, dan setelah waktu itu Dr. Abu Hanifah diharuskan selekas-lekasnja pulang ke Indonesia dengan pesawat terbang, melalui Negeri Belanda;

untuk perdjalanan tersebut, kepada Dr. Abu Hanifah akan diberikan oleh Djawatan Perdjalanan Negeri: a. uang harian di Negeri Belanda dan di Paris selama waktu lebih kurang tiga minggu, menurut golongan III baru; b. tundjangan guna membeli pakaian musim dingin sebanjak f 250.- (Ned.Crt. dua ratus lima puluh) atau harga lawannja dalam mata uang lain; c. tundjangan sedjumlah Fr. Frs. 20.000,- (duapuluh ribu france) untuk Delegasi tersebut, duna representasi untuk Ketua sendiri dan dan anggauta (mata anggaran Kementerian Keuangan 4.11.3.19);

Dr. Abu Hanifah diperkenankan membawa uang sebanjak f 150.- (Ned.Crt. seratus lima puluh) atau harga lawan dalam mata uang Perantjis dari djumlah tadi, jang dapat diperoleh menurut peraturan devisen jang berlaku bagi pihak partikelir;

dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia, Dr. Abu Hanifah akan memberikan laporan kepada kami atas tugasnja jang termaktub dalam surat Keputusan ini;

dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia, Dr. Abu Hanifah harus telah memberikan pertanggungan djawab (dengan memberikan kwitansi-kwitansi atau bukti pengeluaran lain) pada Djawatan Perdjalanan Negeri jang telah disetudjui dan ditandatangani lebih dahulu oleh Duta Besar Indonesia di Paris dan Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag;

djika perintah jang dimaksud dalam kedelapan dari Keputusan ini tak didjalankan, maka uang jang diberikan kepada jang bersangkutan menurut jang ditetapkan dalam kelima dari Keputusan ini akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;

selama waktu dalam perdjalanan jang dimaksud dalam Keputusan ini, jang bersangkutan akan menerima gadji penuh dengan segala keuntungan jang sah jang bertalian dengan djabatannja, dengan ketentuan bahwa penghasilan itu akan dibayar kepada kuasanja di Indonesia jang untuk itu harus diberi surat kuasa instimewa oleh yang bersangkutan, sedang waktu itu dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun. SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada: 1. Cabinet Perdana Menteri, 2. Semua Kementerian, 3. Thesaurier Djenderal Kementerian Keuangan, 4. Djawatan Perdjalanan Negeri, 5. Kantor Urusan Pegawai, 6. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri, 7. Djawatan Imigrasi,

dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia, Dr. Abu Hanifah akan memberikan laporan kepada kami atas tugasnja jang termaktub dalam surat Keputusan ini;

KEPPRES Nomor 214 Tahun 1951 — Penunjukan Delegasi Untuk Mewakili Indonesia Pada Konperensi Executive Board Dari United Nations International Childrens’s Emergency Fund

KEPPRES Nomor 214 Tahun 1951 — Penunjukan Delegasi Untuk Mewakili Indonesia Pada Konperensi Executive Board Dari United Nations International Childrens’s Emergency Fund

Pertanyaan umum

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya