KEPPRES Nomor 20 Tahun 2013 — Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun

Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: Gubernur Kepulauan Riau; Ketua merangkap Anggota Wakil Ketua: Bupati Karimun; merangkap Anggota Anggota 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau; 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau; 5. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau; 6. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau; 7. Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV; 8. Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat; 9. Komandan Komando Resort Militer 033/WIRAPRATAMA.

Dewan Kawasan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dewan Kawasan bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 7 Mei 2013.