KEPPRES Nomor 15 Tahun 2014 — Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik Tahun 2014

Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik di Indonesia Tahun 2014, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional. : Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama terdiri dari Pengarah dan Panitia Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Pengarah terdiri dari: Ketua: Presiden Republik Indonesia Anggota 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. b. Panitia Pelaksana terdiri dari: Ketua Menteri Luar Negeri Wakil Ketua I: Menteri Sekretaris Negara Wakil Ketua II: Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Anggota ... 1. Menteri Dalam Negeri; Anggota 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia; 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Komunikasi dan Informatika; 6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Menteri Kesehatan; 8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 9. Menteri Perhubungan; 10. Sekretaris Kabinet; 11. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 12. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 13 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 14. Gubernur Bali; dan 15. Bupati Badung.

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a, bertugas: a. menetapkan kebijakan umum dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik di Indonesia Tahun 2014; b. memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana mengenai langkah-langkah strategis terhadap pelaksanaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a. : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, bertugas:

a. melakukan koordinasi persiapan dan penyelenggaraan Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik Tahun 2014 di Bali pada tanggal 4-7 Mei 2014 dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib; b. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk persiapan substansi Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik Tahun 2014. : Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan pelaksanaan tugas Panitia Nasional dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian/Lembaga dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik Tahun 2014 kepada Pengarah.

Laporan pertanggungjawaban terkait pembaiyaan atas pelaksanaan Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik Tahun 2014, sebagaimana diatur dalam Diktum Kelima, dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah masing-masing sesuai dengan sumber anggaran.

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.