INPRES Nomor 8 Tahun 2013 — Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten

Menteri Dalam Negeri: a. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; b. meningkatkan pemberian fasilitasi dan dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan c. melakukan percepatan evaluasi dan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah.

Menteri Pekerjaan Umum: a. meningkatkan pemberian fasilitasi, pendampingan dan pembinaan teknis serta dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam penyelesaian penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan b. melakukan percepatan penyelesaian persetujuan substansi atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Menteri Kehutanan:

a. melakukan percepatan penyelesaian persetujuan atas perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memberikan fasilitasi dalam pengintegrasian dan pengharmonisasian kawasan hutan pada rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah provinsi ke dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya (Holding Zone) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kepala Badan Informasi Geospasial melakukan percepatan penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan pengintegrasian informasi geospasial tematik kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Para Gubernur dan Bupati/Walikota: a. melakukan percepatan penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait; dan b. menerapkan kawasan yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya (Holding Zone) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dalam hal terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan.

Dalam penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan secara terkoordinasi memberikan dukungan kebijakan dan sosialisasi pelaksanaannya, untuk penerapan kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya (Holding Zone) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) melakukan koordinasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.