INPRES Nomor 8 Tahun 1998 — Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan.

Setiap usulan mengenai penataan organisasi pemerintahan dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan organisasi di lingkungannya masing-masing.

Setiap usulan mengenai penataan organisasi pemerintahan ditetapkan dengan: a. Keputusan Presiden atas usul Menteri/ Jaksa Agung/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, sepanjang menyangkut jabatan struktural eselon I dan jabatan struktural eselon II. b. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, atas usul Menteri/ Jaksa Agung/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara yang bersangkutan, mengenai jabatan struktural eselon III, jabatan struktural eselon IV, dan jabatan struktural eselon V.

Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden ini dengan menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan serta mengadakan evaluasi kinerja organisasi pemerintahan sekurang-kurangnya setiap tahun.