INPRES Nomor 5 Tahun 2013 — Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak, dengan: a. melakukan sosialisasi serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum, kalangan akademisi, kalangan pers, dan pengguna bahan bakar minyak, terhadap rencana dan implementasi kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak, dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 1) penyesuaian subsidi bahan bakar minyak dilakukan secara terbatas dan terukur; 2) pemberian subsidi dilakukan secara lebih adil dan tepat sasaran; 3) penyesuaian subsidi bahan bakar minyak disertai program perlindungan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu melalui pemberian kompensasi/bantuan kepada golongan tidak mampu; 4) pendanaan untuk pemberian kompensasi/bantuan kepada golongan tidak mampu, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. b. mengambil langkah-langkah penanganan dampak penyesuaian subsidi bahan bakar minyak, termasuk dalam pemberian pemahaman mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat luas. c. memberikan penjelasan mengenai hal-hal lain yang dipandang perlu, dalam rangka kelancaran implementasi kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak.

Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, agar: 1. berpedoman pada arahan Presiden mengenai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 tanggal 30 April 2013; 2. dilakukan secara masif, intensif, komprehensif dan tidak parsial.

Untuk mensinergikan pelaksanaan sosialisasi penyesuaian subsidi bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, membentuk Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, yang untuk selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini disebut Tim Sosialisasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Ketua: Wakil Presiden; b. Wakil Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; c. Sekretaris: Menteri Komunikasi dan Informatika; d. Anggota: 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Menteri Dalam Negeri; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Pertahanan; 7. Menteri Perhubungan; 8. Menteri Perdagangan; 9. Menteri Perindustrian; 10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 12. Menteri Kesehatan; 13. Menteri Sosial; 14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 16. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 17. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 18. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; 19. Para Gubernur; 20. Para Bupati/Walikota; 21. Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sosialisasi dapat melakukan kerjasama dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi, atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu. : Tim Sosialisasi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Sosialisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Instruksi ... DISTRIBUSI II