INPRES Nomor 3 Tahun 2025 — Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan

Kepada: 1. Menteri Koordinator Bidang Pangan; 2. Menteri Pertanian; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 5. Menteri Dalam Negeri; 6. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 7. Para Gubernur; dan 8. Para Bupati/Wali Kota. Untuk

Mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk: 1. melaksanakan pendayagunaan penyuluh pertanian dalam pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui peran serta aktif dalam proses pengawalan dan pendampingan, diseminasi, dan transformasi modernisasi pertanian; 2. merencanakan program dan anggaran penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam rangka pencapaian swasembada pangan berkelanjutan; dan 3. menyelesaikan permasalahan dalam pendayagunaan penyuluh pertanian guna mencapai swasembada pangan berkelanjutan. Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk: a. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait pendayagunaan penyuluh pertanian guna mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara terpadu; dan b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait pendayagunaan penyuluh pertanian guna mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara terpadu. 2. Menteri Pertanian untuk: a. mengalihkan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Pertanian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Instruksi Presiden ini; b. selama proses pengalihan, melakukan pendayagunaan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan; c. merumuskan kebijakan nasional penyuluhan pertanian dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan; d. menyediakan dan meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara; e. menyusun dan/atau mengembangkan standardisasi kompetensi dan standar jabatan penyuluh pertanian; f. mengembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani; g. memberikan dukungan penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tugas penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan berkelanjutan; h. membangun dan mengembangkan pangkalan data dan jaringan informasi penyuluhan pertanian; i. memetakan dan mendistribusikan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara; j. mengembangkan metode, mekanisme kerja, dan tata hubungan kerja penyuluhan pertanian; k. melaksanakan kegiatan, penyeliaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penyuluhan pertanian; l. melaksanakan kerja sama penyuluhan pertanian nasional, regional, dan internasional; m. merencanakan kebutuhan anggaran dalam rangka pendayagunaan penyuluh pertanian sesuai dengan tahapan siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara; n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta koordinasi teknis dalam pendayagunaan penyuluh pertanian dengan kementerian terkait; dan o. melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 3. Menteri Keuangan untuk: a. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran untuk kelembagaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan pendampingan, pengawalan, dan transformasi pertanian modern oleh penyuluh pertanian untuk mendukung percepatan swasembada pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menetapkan persetujuan kebutuhan jabatan fungsional penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian, termasuk kebutuhan jabatan fungsional penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian yang berasal dari pengalihan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 5. Menteri Dalam Negeri untuk: a. menyosialisasikan kepada gubernur dan bupati/wali kota terkait pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan berkelanjutan; dan b. memfasilitasi dan mengoordinasikan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam kegiatan pendayagunaan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara oleh Kementerian Pertanian. 6. Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk memfasilitasi teknis kepegawaian dalam pengalihan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota ke Kementerian Pertanian. 7. Gubernur untuk: a. memfasilitasi proses pengalihan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah provinsi ke Kementerian Pertanian; b. menugaskan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah provinsi untuk mengutamakan percepatan swasembada pangan berkelanjutan; c. menyinergikan peran penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara, penyuluh pertanian swadaya, dan penyuluh pertanian swasta dalam pelaksanaan percepatan swasembada pangan berkelanjutan; dan d. melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 8. Bupati/Wali Kota, untuk: a. memfasilitasi proses pengalihan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota ke Kementerian Pertanian; b. menugaskan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk mengutamakan percepatan swasembada pangan berkelanjutan; c. menyinergikan peran penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara, penyuluh pertanian swadaya, dan penyuluh pertanian swasta dalam pelaksanaan percepatan swasembada pangan berkelanjutan; d. melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian; e. menjaga dan menjamin fungsi, pemanfaatan, dan pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian; f. memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani; dan g. memfasilitasi pemutakhiran data dan informasi penyuluhan pertanian bersama Kementerian Pertanian.

Pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.