INPRES Nomor 17 Tahun 2011 — Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Berlaku

INPRES Nomor 17 Tahun 2011 — Aksi Pencegahan da… | Pasal.id

INPRES Nomor 17 Tahun 2011 — Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Berlaku

A: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2012, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.

: Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada strategi-strategi yang meliputi: 1. Strategi Pencegahan; 2. Strategi Penegakan Hukum; 3. Strategi Peraturan Perundang-Undangan; 4. Strategi Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi; 5. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi; 6. Strategi Mekanisme Pelaporan.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini: 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di bidang politik, hukum, dan keamanan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di bidang ekonomi; 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di bidang kesejahteraan rakyat.

Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, wajib berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan koordinasi Pemantauan dan Evaluasi kemajuan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

INPRES Nomor 17 Tahun 2011 — Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

INPRES Nomor 17 Tahun 2011 — Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Pertanyaan umum

Provenance & Sumber

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya