INPRES Nomor 13 Tahun 2025 — Percepatan Pelaksanaan Pemanfaatan Rumah Susun Sewa yang Digunakan Sebagai Wisma Atlet Selama Penyelenggaraan ASIAN Games XVIII Tahun 2018 di Kompleks Kemayoran Jakarta

Kepada: 1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Menteri Sekretaris Negara; 3. Menteri Keuangan; dan 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Untuk:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk: 1. melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara berupa bangunan rumah susun sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sementara waktu selama penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 digunakan sebagai wisma atlet di Komplek Kemayoran Jakarta; dan 2. mengubah status penggunaan barang milik negara berupa bangunan rumah susun sewa sebagaimana pada angka 1 (satu) menjadi rumah susun sewa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota POLRI, serta untuk Rumah Sakit, Hotel/Service Apartment dan pemanfaatan komersial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus kepada: 1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk: a. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan revitalisasi sampai dengan layak huni dan siap pakai untuk seluruh bangunan rumah susun sewa yang sementara waktu selama penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 digunakan sebagai wisma atlet di Komplek Kemayoran Jakarta beserta prasarana dan sarana pendukung; b. melakukan perawatan dan operasional pemeliharaan seluruh bangunan rumah susun sewa yang sementara waktu selama penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 digunakan sebagai wisma atlet di Komplek Kemayoran Jakarta beserta prasarana dan sarana pendukung sampai dengan pelaksanaan revitalisasi selesai; dan c. menyerahkan hasil revitalisasi seluruh bangunan rumah susun sewa yang sementara waktu selama penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 digunakan sebagai wisma atlet di Komplek Kemayoran Jakarta beserta prasarana dan sarana pendukung kepada Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menteri Sekretaris Negara untuk: a. menerima penyerahan hasil revitalisasi seluruh bangunan rumah susun sewa yang sementara waktu selama penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 digunakan sebagai wisma atlet di Komplek Kemayoran Jakarta beserta prasarana dan sarana pendukung dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mengelola dan memanfaatkan seluruh bangunan rumah susun sewa yang sementara waktu selama penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 digunakan sebagai wisma atlet di Komplek Kemayoran Jakarta beserta prasarana dan sarana pendukung sebagai rumah susun sewa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota POLRI, serta untuk Rumah Sakit, Hotel/Service Apartment dan pemanfaatan komersial lainnya melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran untuk melakukan pengelolaan dengan menggunakan tarif layanan tertentu tanpa mengutamakan mencari keuntungan untuk tower yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI. 3. Menteri Keuangan untuk: a. melaksanakan proses pengalihan dan penetapan status penggunaan seluruh bangunan rumah susun sewa yang sementara waktu selama penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 digunakan sebagai wisma atlet di Komplek Kemayoran Jakarta beserta prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan dukungan alokasi anggaran revitalisasi sampai dengan layak huni dan siap pakai untuk seluruh bangunan rumah susun sewa yang sementara waktu selama penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 digunakan sebagai wisma atlet di Komplek Kemayoran Jakarta beserta prasarana dan sarana pendukung; dan c. memberikan dukungan anggaran pembayaran tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan asuransi bangunan untuk rumah susun sewa yang dihuni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI kepada Kementerian Sekretariat Negara c.q. Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.