INPRES Nomor 13 Tahun 1998 — Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintah

Setiap usulan mengenai penataan organisasi pemerintahan dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan organisasi di lingkungannya masing-masing.

Penataan organisasi pemerintahan ditetapkan dengan: a. Keputusan Presiden atas usul Menteri/Jaksa Agung/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, sepanjang menyangkut jabatan struktural Eselon I. b. Keputusan Menteri/Jaksa Agung/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, sepanjang menyangkut jabatan struktural Eselon II ke bawah.

Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden ini dengan menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan serta mengadakan evaluasi kinerja organisasi pemerintahan sekurang-kurangnya setiap tahun.