Tahun aktif di korpus: 2003–2008
Topik: Perkawinan; poligami; hukum perkawinan islam; hukum islam; Perkawinan siri; kebebasan beragama; Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; Monogami; Perkawinan poligami; Pembatalan perkawinan; Hakim pengadilan agama; Diskriminasi; Hak beragama; ma'qulatul ma'na; Pasal 28J Ayat (1); Pasal 28J Ayat (2); Surat Al Ahzab Ayat 50; Hukum poligami; Surat An Nisa Ayat 3; Rifka Annisa Women Crisis Center
Topik: Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; pemilu sistem proporsional dikenal adanya pembatasan; threshold; pembatasan adalah salah satu unsur dalam sistem kepartaian multipartai dan sistem perwakilan berimbang; threshold digunakan untuk pembatasan ikut pemilu berikutnya; threshold tujuannya adalah; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; diskriminatif terhadap hak Partai Politik; An introduction to politics; sistem one man one vote; Stufend Theorie oleh Hans Kelsen; Prof. Padmo Wahyono, SH; Prof. Abdul Bari, SH., MH.; Makmur Amir SH., MH; Hak Write of Habeas Corpus; Lafayetta; R.H. Soltau; Bernard Shan; Prof Dr. C. F. G Sunaryati Hartono, SH; Ehrlich;
Topik: Judicial review–Indonesia; Capital punishment–Indonesia; Constitutional courts-Indonesia; Narcotic laws-Indonesia; Criminal law–Indonesia; Indonesia. Undang-Undang Tentang Narkotik 1997; Hukuman mati; Hukum pidana; Pidana Mati;Pemohon Berkewarganegaraan Asing; Hak Hidup; Kemutlakan Hak Hidup; The Most Serious Crime;Sistem Peradilan Pidana; Pelaksanaan Hukuman Mati; Pidana Pokok; Pidana Khusus; Pidana Alternatif; Penangguhan Hukuman Mati.
Topik: Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; Political rights; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; KPK-Syarat Calon Pimpinan
Topik: Pemerintahan Daerah; pemda; prima facie; usia; beroep;
Topik: Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; UU Pemda; in concreto; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
Topik: Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU Pemda; in concreto;
Topik: Minyak Bumi; Gas Bumi; UU Migas; Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; BP MIGAS; Minyak Mentah; Kontrak Kerja Sama; KKS; Kontrak Bagi Hasil
Topik: UU Mahkamah Agung; Hendriansyah; CV. Sungai Bendera Jaya; Bupati Kutai Timur; Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; 82/G.TUN/2001/PTUN.Jkt; Pasal 45A ayat (2) huruf c; peradilan tata usaha negara; pengadilan; kepastian hukum; pejabat tata usaha negara; peninjauan kembali; diskriminasi; kasasi;
Topik: Educational law and legislation-Indonesia; Education and state Indonesia; Education-Indonesia-finance; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Anggaran Pendidikan; Gaji Pendidik; Pendidikan dan negara; Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003; UU APBN Tahun Anggaran 2007; UU Sisdiknas; Rahmatiah Abbas; Badriyah Rifai; Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas; Pasal 31 ayat (4) UUD 1945; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Arifin P Soeria Atmadja; Satya Arinanto; PGRI; ISPI; APTISI; UU APBN; "gaji pendidik dan"
Topik: Human rights-Indonesia; Courts-Indonesia; Indonesia. Undang-Undang tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM); Pengadilan HAM Ad Hoc; DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM); Rechtsonzekerheid; Eurico Guteres.
Topik: KONI; Sistem Keolahragaan Nasional; UU SKN; pejabat publik; Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; PERPANI; Persatuan Panahan Indonesia; Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia; IPSI; Jawa Timur; Komite Olahraga
Topik: Penanaman Modal; perlakuan yang sama; perekonomian nasional; dikuasai oleh negara; demokrasi ekonomi; semangat mempersamakan; pengalihan aset; bidang usaha terbuka; bidang usaha tertutup; Pemberian hak atas tanah
Topik: Penyidikan; Kejaksaan ; wewenang rangkap; wewenang ganda; kesewenang-wenangan ; arbitrary; equality before the law; Penuntutan
Topik: Perfilman Sensor; Lembaga Sensor Film; Reklame film; kebebasan berekspresi; Komersialisasi industri perfilman;Sistem klasifikasi film
Topik: SAID SAGGAF; Pemilihan Kepala Daerah; Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan; Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah; UU Pemda; Masa Jabatan; Wakil Kepala Daerah; KPU; Surat Mendagri; Mahkamah Agung
Topik: M. Komarudin; Muhammad Hafidz; Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Kreditor; Debitor; Extra Protektif; Financial Distress; Kurator; Utang Harta Pailit; Kreditor Separatis; Kreditor Preferen; Kreditor Konkuren; Paritas Creditorum; Gadai; Jaminan Fidusi; Hak Tanggungan; Hipotek; Hak Agunan; Prima Facie;
Topik: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Lembaga Negara; Wajib Pajak; Keuangan Negara; Konstitutuirin; Reguilirn; Korizeeren; Orisinil; APBN; Hak Budget; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Pengeluaran Daerah; Menteri Keuangan; Separation Of Power; Self Assessment; Disclaimer Of Opinion; State Audit Institution; Tax Audit; Faisal Basri; Iman Sugema; Tax Rate; Philipus M. Hadjon; Denny Indrayana; Original Intent; Frans Limahelu; Legislative Drafting; Abdul Hakim Garuda Nusantara; Rhenald Kasali; Good Governance, Transparency Dan Accountability; Double Jeopardy
Topik: Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur; Kabupaten Samosir; Serdang Bedagai; Kecamatan Kotarih;Galang; Bangun Purba; Gunung Meriah; Sinembah Tanjung Muda Hulu; Sinembah Tanjung Muda Hilir; Badan Pelaksana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang (BPPKDS); Ketua Fraksi; DPRD Provinsi Sumatera Utara; Kepala Desa; Penentuan Batas Alam
Topik: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Pembentukan Kota Tual; Maluku Tenggara; Masyarakat Hukum Adat; pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara; Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945; Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945; Pasal 20 ayat (1) Perubahan Kesatu UUD 1945; Pasal 22A Perubahan Kedua UUD 1945; pembentukan kota Tual; pemekaran kota Tual; ohoy; kay; kapitan; ratschap; Ronald Zelfianus Titahelu; petuanan; Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000; Bupati Maluku Tenggara; kesatuan masyarakat hukum adat; hak tradisional; Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
Topik: Pemekaran daerah, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Pasal 11 UU 51/1999, Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, Muin Fahmal, Haliadi, Safri Nugraha, Abdul Rasyid Thalib, Sulaeman Husen.
Topik: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dra. Hj. Mediati Hafni Hanum, S.H; Perorangan; Parpol; Pegawai Negeri Sipil; TNI/Polri; Perseorangan Non-Parpol; DPD; Syarat Domisili; Ketiadaan Norma; The Guardian Of The Constitution; The Final Interpreter Of The Constitution; UU Pemilu; Conditionally Unconstitutional; Pasal 22E UUD 1945; Checks And Balances; Drs. Progo Nurdjaman; Drs. Arbi Sanit; Orde Baru; Partai Monopolistik; Partai Politik; Kegagalan Demokrasi; Dr. John Pieris, SH., MS; Primary Rules; Secondary Rules; John Rawls; A Theory Of Justice; Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka, Denny Indrayana; Maksud Asli; I Dewa Gede Palguna; A. Mukhtie Fadjar; Jimly Asshiddiqie; Dr. Indra Jaya Piliang; Kontra Hegemoni; Hestu Cipto Handoyo; Fadjrul Falaakh; Thomas Aquino Legowo; Keterangan DPR; Calon Anggota DPD; Ketiadaan Syarat Non-Parpol; Zudan Arif Fakhrulloh; Calon Perseorangan; Dissenting Opinions; Konstitusional Bersyarat; Mengabulkan Untuk Sebagian; Menolak; Niet Ontvankelijk Verklaard; Tidak Dapat Diterima;
Topik: Skln
Topik: BPK; pemberhentian; pengangkatan; DPD; Presiden; lembaga negara
Topik: Sengketa Kewenangan; Drs. H.M. Saleh Manaf; Drs. Solihin Sari; Presiden RI; Menteri Dalam Negeri; DPRD Bekasi; tidak dapat diterima; niet ontvankelijk verklaard; Bupati Bekasi; Wakil Bupati Bekasi; Kabupaten Bekasi; otonomi; Pengesahan Pemberhentian; Pengesahan Pengangkatan;
Topik: Sengketa;Gubernur,UUD 1945;Undang-Undang;Pemilihan Umum;Kabupaten Poso,Bupati dan Wakil Bupati;Pemerintah Daerah
Topik: Lembaga Negara;KPI;DPR;Penyiaran,Komunikasi;Sengketa;Independen;Kewenangan
Topik: Komisi Independen Pemilihan; Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; Gubernur NAD; Presiden; Menteri Dalam Negeri; Kabupaten Aceh Tenggara; Aceh; Pemilukada; Pemberhentian; Pemerintahan Daerah;