Tahun aktif di korpus: 2007–2013
Topik: UU 42 tahun 2008; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan Umum Serentak; Pemilu serentak; Pemilu serentak 2019; Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan serentak; Pemilu serentak lebih efisien; Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; tawar-menawar (bargaining) politik; legitimasi Presiden; legitimasi rakyat
23 Januari 2014
Topik: Undang-Undang tentang Bantuan Hukum; Undang-Undang tentang Advokat; Advokat; Pengacaral; Ikatan Advokat Indonesia; IKADIN; Asosiasi Advokat Indonesia; AAI; Ikatan Penasihat Hukum Indonesia; IPHI; Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia; HAPI; Serikat Pengacara Indonesia; SPI; Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia; AKHI; Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal; HKHPM; Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia; APSI; Perhimpunan Advokat Indonesia; PERADI; Kode Etik Advokat Indonesia; KEAI; Bantuan Hukum; Pengacara Praktik; Konsultan Hukum; Klien; Kode Etik; Organisasi Pofesi Advokat; Lembaga Bantuan Hukum; Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma; Bantuan Hukum-Kontrol; Pendidikan Hukum Klinis; Probono republico; Legal aid; Legal aid standard; 67/PUU-II/2004; 006/PUU-II/2004; Clinical Legal Education.
19 Desember 2013
Topik: Pengelolaan zakat,perizinan pengelolaan zakat, badan amil zakat, lembaga amil zakat, sentralisasi pengelolaan zakat, kriminalisasi amil zakat, Baznas, UU 23 Tahun 2011
31 Oktober 2013
Topik: Marten Boiliu;PT. Sandhy Putra Makmur;Pembayaran Upah;Hubungan Kerja;Pekerja;Buruh;Gaji;Uang Pesangon-Uang Penghargaan-Uang Penggantian;Ketenagakerjaan;Kadaluwarsa;Dissenting Opinion-Hamdan Zoelva.
19 September 2013
Topik: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketetapan MPR; Tap MPR; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara; Status Hukum Ketetapan MPR; einmalig; bersifat einmalig; Pencabutan kekuasaan pemerintahan negara; Presiden Soekarno; kedudukan lembaga negara; Pengujian Ketetapan MPR; Peninjauan terhadap Ketetapan MPR; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
10 September 2013
Topik: Sistem jaminan sosial nasional; Jaminan kesehatan; Upah sampai batas tertentu; Batas tertentu; Bersama oleh pekerja; Pekerja; Pemberi kerja; Asuransi sosial; Iuran asuransi; Surya Tjandra
5 September 2013
Topik: Perpajakan; Wajib pajak; Sanksi administratif; Tata cara perpajakan; Denda; Self assessment; Pemungutan pajak
29 Agustus 2013
Topik: Penyelesaian sengketa perbankan; perbankan syariah; prinsip syariah; kepastian hukum; peradilan agama; syariat islam; akad (perjanjian); negara hukum; mediasi; arbitrase; murabahah; bai al istishna; al-mudharabah; al-musyarakah; ijarah; nasabah; musyawarah; bank muamalat
Topik: Tenaga kerja;iskandar zulkarnaen;imam adrogi;
27 Agustus 2013
Topik: UU No 32 tahun 2004 ; Pemerintah daerah ; Zainal Arifin Mochtar ; Feri Amsari ; Indonesia Corruption Watch ; Abdul Kadir ; Tim Advokasi Pemerintah daerah yang bersih ; Pembayar Pajak ; Tax Prayer ; Pemberantasan Korupsi ; pemberhentian Kepala Daerah
27 Juni 2013
Topik: Undang-Undang Partai Politik; Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; POSKO Pemantau Peradilan, Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia; Calon Presiden; Calon Wakil Presiden; Pencalonan; Rekrutmen; Partai Politik; Kewarganegaraan; Syarat; Parpol; Pemilihan Umum; Independen; pendidikan politik; partisipasi politik; pengisian jabatan politik; demokrasi; kesetaraan gender; bakal calon Presiden; bakal calon Wakil Presiden; Pelaksana Tugas (Plt)Partai Politik; perbuatan hukum; korelasi politik; kebebasan berserika; hak berpendapat;
12 Juni 2013
Topik: Partai politik; Pemilihan umum; Dewan perwakilan daerah; Dewan perwakilan rakyat; Dewan perwakilan rakyat daerah; Prima fiaace; Pengurus partai politik; Mekanisme berjenjang; Kepengurusan partai politik; Mekanisme berjenjang; Kepengurusan partai; Pencalonan anggota legislatif; Gubernur; Bupati; Walikota; Bersifat nasional; Komunikasi politik; Rekrutmen politik; Mengendalikan konflik; Pendidikan politik; Prinsip otonomi; Partai politik lokal; Optionally constitusional
Topik: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; KUHAP; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Muhamad Zainal Arifin S.H (advokat); Pasal 195, pasal 197 ayat (2), pasal 199 ayat (2) KUHAP; Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009; Pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1), pasal 28F UUD 1945; Putusan diucapkan di sidang terbuka untuk umum; Keterbukaan Informasi; Jadwal; Panggilan Sidang; Pemberitahuan Sidang; Wiwik Budi Wasito; Pengujian Materiil
30 Mei 2013
Topik: Kant Kamal; Tomson Situmeang; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004; Notaris; Majelis pengawas daerah; Kode etik notaris; Keterangan Palsu
28 Mei 2013
Topik: Hukum acara pidana; pihak ketiga yang berkepentingan; korupsi; kolusi; nepotisme; mutatis mutandis; dikabulkan;
21 Mei 2013
Topik: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; korupsi; hak gugat; peran masyarakat; praperadilan; badan hukum privat; kepentingan dan kepedulian; penghentian penyidikan; Penghentian penuntutan; Pihak ketiga yang berkepentingan
Topik: Masyarakat Hukum Adat; Pemerintahan Hukum Adat; Hutan Hak; Hutan Adat; Pemegang Hak atas Tanah; Earth Summit; Rio Declaration on Environment and Development; Sustainable development; Wewenang hak ulayat; Hutan Negara; Hutan Marga; Hutan Pertuanan; Leluri; Kesatuan Wilayah; in de volksfeer; Solidaritas organis; affirmative action; Undang-undang kehutanan; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; Abdon Nababan; Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegaraan Kuntu; Bustamir; Moch. Okri; Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Cisitu.
16 Mei 2013
Topik: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum; Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Legislatif; Sudirman Hidayat; Drs. H. Samsul Hadi Siswoyo, S.H.; Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk; Pasal 3 UU 12/1995; Pasal 58 huruf f UU 32/2004 jo UU 12/2008; Pasal 12 huruf g UU 8/2012; Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012; Mantan Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; LAPAS; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009; UU 12/2005 tentang Pengesahan ICCPR; International Covenant on Civil and Political Rights; Sunardi; Pengujian Materiil; Pengujian Konstitusionalitas
Topik: UU No 23 tahun 2006 ; Administrasi Kependudukan ; Mutholib ; Sholeh Hidayat ; Akta Kelahiran ; pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ; Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 ; Pelayanan Publik ; Hak seseorang penduduk ; Hak Anak ; Identitas Diri ; Status Kewarganegaraan ; Pasal 28D Ayat (4); Melampaui batas waktu satu tahun ; Pelaporan Kelahiran ; Pencatatan Kelahiran ; Persetujuan ; Keputusan
30 April 2013
Topik: Pemerintah Daerah; Pasangan Calon; Gubernur; Wakil Gubernur; Calon Perseorangan; Partai Politik; Calon Independen; Diskriminatif; perbedaan perlakuan;
15 April 2013
Topik: Pemilu; Surat pengunduran diri; Pegawai Negeri Sipil; PNS; Daftar Calon Anggota DPD; DPD; Pejabat Negara; Jabatan Politik; Netralitasp; Mengundurkan diri
9 April 2013
Topik: Pemilu; Jabatan politik; Yuliandri; Saldi Isra; Andrinof A. Chaniago; Maruarar Siahaan; Mengundurkan diri; Surat pengunduran diri; Kepala daerah; Wakil kepala daerah; Pengisian jabatan
1 April 2013
28 Maret 2013
Topik: Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, Masa Jabatan Hakim Konstitusi
Topik: Idrus; UU No 8 Tahun 1981; Pasal 244 KUHP; Hukum Acara Pidana; Pengajuan Kasasi; Tidak pasti akan bebas; According to the letter; Putusan bebas tidak murni; Bukan bebas murni; Kecuali terhadap putusan bebas
Topik: Ismail; M Sholeh Amin; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; pasal 244 KUHP; Tidak boleh kasasi; bukan bebas murni; conditionally unconstitutional
Topik: Pidana anak; Komisi perlindungan anak indonesia (KPAI); Sistem Peradilan Pidana Anak; Convention on the rights of the child (CRC); Konvensi hak-hak anak; Perlindungan hukum terhadap anak; Hak-hak anak; Perlindungan anak; Politik kriminal anak; Pengadilan anak
Topik: Drg. Ugan Gandar; Noviandri; Faisal Yusra; Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu; Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia; Minyak dan Gas Bumi; Pertamina; Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi; Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi; Kontrak Kerjasama; Kegiatan Usaha Hulu; Kegiatan Usaha Hilir; Sektor Minyak dan Gas Bumi; BP Migas; BPH MIgas; Badan Pelaksana Hulu dan Hilir sektor Minyak dan Gas Bumi; Kemakmuran Rakyat; Sumber Daya Alam Migas.
Topik: Guru; Dosen; Gempur Santoso; Educational technician; scholar; teknisi pendidikan; sertifikat pendidik; profesi guru; tenaga kependidikan; kompetensi guru; pendidikan sarjana; diploma empat; kualifikasi akademik; kompetensi pedagogik; kompetensi kepribadian; pendidikan profesi